UPdates—Negara-negara Arab mengecam keras pernyataan duta besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, yang mendukung kendali Israel atas wilayah dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat.
You may also like : 
Operasi True Promise III Iran, Sistem Pertahanan Israel Jebol Dibombardir Rudal, Amerika Terpaksa Membantu
Mereka menggambarkan komentar tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional, kedaulatan negara, dan provokasi berbahaya yang merusak perdamaian regional.
You might be interested : 
Negara-negara Arab akan Lakukan Pertemuan Darurat Bahas Masalah Serius Palestina
Mike Huckabee secara terbuka mendukung kendali Israel atas sebagian besar wilayah Timur Tengah dalam sebuah wawancara dengan jurnalis AS Tucker Carlson.
Huckabee mengutip klaim alkitabiah untuk mendukung kedaulatan Israel dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat.
"Tidak apa-apa jika mereka mengambil semuanya," kata Huckabee sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Yeni Safak, Minggu, 22 Februari 2026.
Kementerian Luar Negeri Yordania segera menanggapi, menyebut pernyataan duta besar tersebut absurd dan provokatif.
Amman menegaskan bahwa retorika tersebut merupakan pelanggaran norma diplomatik, pelanggaran hukum internasional, dan pelanggaran langsung terhadap kedaulatan negara-negara regional.
Kementerian tersebut secara tegas mencatat bahwa komentar tersebut bertentangan dengan posisi yang dinyatakan secara publik oleh pemerintahan AS, yang sebelumnya telah menolak aneksasi Tepi Barat yang diduduki.
Kementerian Luar Negeri Mesir juga menyuarakan keterkejutan dan kecamannya, menggambarkan pernyataan Huckabee sebagai penyimpangan yang mencolok dari hukum internasional dan Piagam PBB.
Kairo menegaskan kembali bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki atau wilayah Arab lainnya dan menolak setiap upaya untuk mencaplok Tepi Barat atau memperluas permukiman ilegal.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi bergabung mengutuk dengan keras apa yang disebutnya sebagai pernyataan sembrono yang menetapkan preseden berbahaya dan mengabaikan hubungan jangka panjang kawasan tersebut dengan Washington.
Saudi memperingatkan bahwa komentar ekstremis semacam itu mengancam perdamaian dan keamanan internasional dengan memprovokasi negara-negara dan rakyat di kawasan tersebut.
Riyadh meminta Departemen Luar Negeri AS untuk mengklarifikasi posisinya dan menegaskan kembali pendiriannya yang tegas terhadap setiap pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial negara.
Kerajaan menekankan bahwa perdamaian yang adil hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara berdasarkan garis demarkasi 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
Kuwait, Irak, dan Oman juga mengeluarkan pernyataan keras. Kementerian Luar Negeri Kuwait memperingatkan bahwa melegitimasi kendali atas wilayah orang lain akan memicu ketegangan dan merusak stabilitas.
Baghdad sementara itu menggambarkan komentar tersebut sebagai pelanggaran serius yang bertentangan dengan Piagam PBB.
Sedangkan Muscat mengutuk penerimaan yang tidak sah atas pemaksaan kendali atas tanah Arab.
Tanggapan Arab yang bersatu menggarisbawahi penentangan regional yang mendalam terhadap ideologi ekspansionis dan menegaskan kembali komitmen terhadap hak-hak Palestina dan resolusi internasional.
