UPdates—Penangkapan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting yang disebut-sebut merupakan salah satu orang dekat Gubernur Sumut, Bobby Nasution menyita perhatian publik. Apalagi setelah KPK menyatakan penyidik mereka berpeluang memeriksa menantu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
You may also like : 
Prabowo Putuskan Empat Pulau "Sengketa" Sah Milik Aceh
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman dalam keterangannya menegaskan akan menggugat KPK lewat praperadilan kalau Bobby tidak dipanggil dalam waktu dua Minggu karena menganggap sudah berlaku tidak adil.
You might be interested : 
Singgung Jokowi dan Tegaskan Siap Hadapi Proses Hukum, Hasto: Merdeka!
Sementara sejumlah eks penyidik KPK menyebut ini kasus besar dan kemungkinan akan banyak intervensi dari pihak-pihak luar yang berkepentingan.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu pun mengingatkan rezim yang sedang berkuasa untuk tidak melindungi keluarga Jokowi. Hal itu ditegaskan Said Didu di akun X pribadinya, @msaid_didu, Selasa, 1 Juli 2025 sebagaimana dipantau keidenesia.tv.
Tokoh asal Sulsel itu menegaskan hal ini menyusul adanya pernyataan resim yang berkuasa yang meminta rakyat menghormati Jokowi.
"Apakah kebetulan ? Setiap ada masalah yg mengarah ke dinasti Solo (saat ini kasus PUPR Sumut dan usulan pemakzulan Gibran) maka rezim langsung buat pernyataan - minta rakyat menghormati Jokowi. Menghormati - bukan berarti melindungi dari kasus hukum, moral dan etika," tegasnya.
Said Didu tak menyebut nama, namun unggahannya diduga mengarah ke pernyataan terbaru Presiden Prabowo Subianto yang ramai diberitakan media.
Prabowo Subianto saat meresmikan proyek Groundbreaking Ekosistem Kendaraan Listrik Terintegrasi di Karawang, Jawa Barat, Minggu, 29 Juni meminta masyarakat Indonesia untuk bisa menghormati para pemimpin terdahulu, termasuk Jokowi, atas kontribusinya dalam pembangunan bangsa.
“Tadi disampaikan oleh Menteri ESDM sebagai Ketua Satgas bahwa program ini mulai 4 tahun lalu, Presiden Joko Widodo. Saya selalu mengungkapkan ini, karena saya ingin mengajak seluruh masyarakat, seluruh bangsa kita ini, untuk selalu menghormati pendahulu, selalu menghormati mereka-mereka yang berjasa,” kata Prabowo di acara itu.
Menurut Prabowo, kemajuan yang diraih Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari kerja keras dan fondasi yang dibangun para pemimpin bangsa. Ia menekankan, pentingnya kesadaran sejarah agar masyarakat tidak melupakan perjalanan panjang yang telah ditempuh bangsa ini.
Bobby Nasution sendiri pada Senin kemarin mengaku siap dipanggil KPK sebagai saksi untuk dimintai keterangan. “Namanya proses hukum, ya kami bersedia saja," katanya kepada awak media di Kantor Gubernur Sumut.
“Kami, saya rasa semua yang di sini, di Pemprov, kalau ada aliran uang ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, melainkan ke bawahan atau ke atasan mengalir uangnya, ya wajib memberikan keterangan,” tegasnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo langsung merespons kesiapan Muhammad Bobby Afif Nasution tersebut.
“KPK tentu akan memanggil siapa saja sesuai dengan kebutuhan penyidikan,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Sebelumnya, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 26 Juni 2025 terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
KPK pada 28 Juni 2025 menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto, Dirut PT DNG M. Akhirun Efendi Siregar, dan Direktur PT RN M. Rayhan Dulasmi Piliang.
