Yance Arizona, Titi Anggraini, dan Bivitri Susanti (Kiri ke kanan) pada sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Rabu, 30 September 2024 di Ruang Sidang MK. (Foto Humas/Ifa/MK)

Pakar: Kalau Pemilihan 9 Desember dan 2 Nama Calon tak Dikirim Presiden ke MPR 19 November, Proses Pemilihan Wapres Langgar UU MD3

20 November 2026
Font +
Font -
[ai_summarizer]

UPdates—Pakar Hukum, Titi Anggraini menegaskan bahwa kalau pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tetap diselenggarakan pada 9 Desember 2026, sementara dua nama calon sampai dengan 19 November 2026 tidak dikirimkan Presiden ke MPR, maka proses pemilihan melanggar UU MD3.

You may also like : titi anggraini mk1Penentuan Wapres, MPR Harus Gelar Pemilihan, Bukan Teriakan “Setuju”

“Amat jelas bahwa proses pemilihan ini melanggar UU MD3 yang dibuat sendiri oleh pembentuk UU dan Tatib MPR 1/2024 sebagai hukum acara (law of procedures) pemilihan,” tegasnya dalam unggahan di X, Jumat, 20 November 2026 sebagaimana dipantau Keidenesia.tv.

“Kalau semua hal ditarik ansich ke aturan UUD NRI 1945, buat apa kita bikin UU. Kalau begitu, soal seleksi lembaga negara independen, ugal-ugalan saja sekalian; tunjuk orang, tetapkan, lalu lantik. Tidak usah pakai prosedur, tidak usah ada kepastian hukum,” lanjutnya.

Dalam unggahan terpisah sebelumnya, Dosen Universitas Indonesia (UI) itu memberikan penjelasan panjang lebar soal dua nama calon harus diserahkan Prabowo ke MPR paling lambat Kamis kemarin untuk pemilihan Wapres pada 9 Desember.

“Apabila Sidang Paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2026, Presiden harus mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat Kamis, 19 November 2026,” katanya.

Dasarnya adalah Pasal 46 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya: pengusulan dilakukan paling lambat 14 Hari sebelum sidang paripurna.

Menurutnya, Pasal 1 angka 9 mendefinisikan Hari sebagai hari kerja. Definisi yang sama terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Tatib MPR No. 1 Tahun 2024.

Penghitungan dilakukan mundur dari hari kerja sebelum sidang: 8 Desember adalah H−1 dan 19 November adalah H−14.

Hari sidang serta Sabtu dan Minggu kata dia tidak dihitung. “SKB libur nasional dan cuti bersama 2026 tidak menetapkan hari libur/cuti bersama pada rentang tersebut,” jelasnya.

Ia menjelaskan, ada perbedaan redaksi yang perlu dicermati: Pasal 136 ayat (1) Tatib MPR menggunakan frasa “paling lama 14 hari sebelum”, sedangkan UU MD3 menggunakan “paling lambat”.

“Ketentuan Tatib harus dibaca selaras dengan tenggat dalam UU MD3. Pengusulan mencakup dua nama calon sekaligus kelengkapan persyaratannya. Catatan: tanggal dalam karusel ini merupakan penghitungan apabila pemilihan berlangsung pada 9 Desember 2026,” tegasnya.

Font +
Font -

Related UPdates

Icon IDfinance
Memuat data finansial...
Icon IDweather
Memuat data cuaca...

New Videos

Quote of the Day

capture

John Maxwell

“Ada dua jenis orang di dunia ini: mereka yang ingin menyelesaikan sesuatu dan mereka yang tidak ingin membuat kesalahan.”
Load More >