UPdates—Parlemen Korea Selatan memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol Sabtu hari ini. Associated Press melaporkan, Majelis Nasional negara itu memberikan suara 204 berbanding 85 untuk memakzulkan Yoon dan menangguhkan kekuasaan serta tugasnya.
You may also like : 
Powerbank Milik Penumpang Diduga Penyebab Terbakarnya Air Busan
Sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari Miami Herald, Sabtu, 14 Desember 2024, pemakzulan itu membutuhkan dukungan dari dua pertiga anggota parlemen. Yoon selamat dari pemungutan suara pemakzulan pertama Sabtu lalu setelah sebagian besar Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa memboikotnya.
You might be interested : 
Polisi Tangkap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol
Penolakan Yoon untuk mengundurkan diri dan kengototannya bahwa ia benar untuk menyatakan darurat militer awal bulan ini meyakinkan beberapa anggota parlemen dari partainya sendiri untuk menyeberang dan memenuhi mayoritas dua pertiga, atau 200 suara, yang dibutuhkan untuk menggulingkannya, The Washington Post melaporkan.
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah akan memberhentikan Yoon sebagai presiden atau mengembalikan kekuasaannya. Jika ia dipaksa keluar, pemilihan umum untuk memilih penggantinya harus diadakan dalam waktu 60 hari.
Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjabat sebagai presiden sementara saat Korea Selatan memasuki masa ketidakpastian.
Yoon mengeluarkan dekrit darurat militer pada tanggal 3 Desember, yang menyebabkan kekacauan politik di seluruh negeri. Keputusan itu hanya berlangsung selama enam jam karena parlemen negara itu memberikan suara untuk memblokir dekrit tersebut.
Yoon membenarkan pernyataan darurat militer sebagai langkah untuk menggagalkan kegiatan "anti-negara" oleh partai oposisi yang mengendalikan Majelis Nasional. Ia mengirim ratusan tentara dan polisi ke parlemen dalam upaya untuk memblokir pemungutan suara atas dekrit tersebut.
Ia mengatakan pada hari Kamis bahwa keputusannya adalah tindakan pemerintahan, dan menuduh Partai Demokrat oposisi liberal utama sebagai monster yang telah mencoba untuk memakzulkan pejabat dan merusak rancangan anggaran pemerintah.
"Demokrasi Korea telah selamat dari situasi yang sulit, dan negara-negara demokrasi lain dengan bentuk pemerintahan presidensial harus memperhatikan pelajaran dari kejadian ini," kata Tom Pepinsky, profesor kebijakan publik dan pemerintahan di Universitas Cornell.
Kepada Newsweek, Tom Pepinsky mengatakan bahwa upaya Presiden Yoon untuk mengumumkan darurat militer menunjukkan rapuhnya supremasi hukum di masyarakat yang terpecah. "Terutama masyarakat dengan pemerintahan presidensial di mana kepala eksekutif tidak dapat dengan mudah diberhentikan oleh legislatif," ujarnya.
Pepinsky mengatakan beruntung bahwa pengumuman darurat militer tersebut ditentang dengan tegas oleh Majelis Nasional negara tersebut, serta media, masyarakat sipil, dan anggota militer yang memilih untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan anggota parlemen.
"Yang terpenting, tidak ada anggota partai Presiden Yoon sendiri yang bersedia membela tindakannya di depan umum, juga tidak ada yang memberikan suara untuk membela pengumuman darurat militernya," tandasnya.
