
UPdates—Pelaku penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya benar-benar sadis. Mereka sempat mengambil handphone milik salah satu korban tewas, Willi Mbuik lalu melakukan video call dengan keluarganya.
You may also like :
4 Anggota KKB Kembali ke NKRI dan Serahkan Senjatanya, Dipuji Brigjen Riyanto
Dugaan rekaman video call tersebut beredar luas dan viral di media sosial.
You might be interested :
DPR Tersinggung Pernyataan PM Kepulauan Solomon di PBB Soal Papua
Dalam rekaman yang beredar, diduga keluarga dari Wili Mbuik sedang berbicara dengan seseorang terduga pelaku penembakan.
Pada satu momen terduga pelaku tampak tersenyum. Sementara pihak keluarga Wili mempertanyakan alasan mereka menembak anaknya sembari mengingatkan pembalasan dari Tuhan.
Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Faizal Ramadhani dan Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo membenarkan adanya peristiwa video call itu.
Komisi I DPR RI, Oleh Soleh menegaskan penembakan yang menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, Rabu, 9 September 2026 itu merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan terus berulang.
Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan meminta aparat keamanan bergerak cepat untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas.
“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” ujar Oleh Soleh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 11 September 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI.
Menurutnya, negara tidak boleh memberikan ruang bagi kelompok bersenjata untuk terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat dan pegawai pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan publik.
Oleh Soleh mengatakan, kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat langkah pemerintah dalam memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua secara menyeluruh.
“Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” tegasnya.
Politisi Fraksi PKB ini menekankan bahwa penanganan persoalan KKB tidak cukup dilakukan secara parsial atau kasus per kasus. Pemerintah bersama TNI dan Polri perlu menyusun strategi komprehensif yang memiliki sasaran, tahapan, indikator, serta evaluasi yang jelas.
“Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” tegasnya.
Menurut Oleh Soleh, roadmap tersebut penting agar penanganan keamanan di Papua dapat dilakukan secara lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan. Strategi keamanan juga harus berjalan beriringan dengan pendekatan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan masyarakat sipil.
Ia mengingatkan bahwa pendekatan yang hanya bersifat responsif berpotensi membuat pola kekerasan terus berulang. Karena itu, pemerintah harus memiliki strategi jangka panjang untuk menciptakan keamanan dan memastikan masyarakat Papua dapat menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.
“Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan masalah KKB di Papua. Kalau penanganannya hanya parsial, kasus serupa akan terus terulang. Negara harus hadir secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi penembakan atau pembunuhan,” ujar Oleh Soleh.
Oleh Soleh juga meminta aparat melakukan investigasi secara profesional untuk mengungkap pelaku, jaringan, serta motif di balik penembakan tersebut. Penegakan hukum, kata dia, harus dilakukan secara tegas sekaligus tetap menjunjung tinggi hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sipil.