UPdates—Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty menegaskan pentingnya respons cepat negara dalam mengusut tuntas berbagai kasus pembunuhan misterius yang terjadi di Halmahera.
You may also like : 
Gunung Ibu di Halmahera Barat Erupsi di Awal Tahun, Abu Vulkanik Capai 800 Meter
Pihaknya mendesak pembentukan tim gabungan bersama untuk menguak motif di balik hilangnya nyawa warga yang tak kunjung terungkap sejak tahun 1985 silam.
“Tadi saya juga memberikan catatan agar dibentuk tim bersama, yang diharapkan dari tim gabungan bersama ini, baik dengan Kementerian Hukum HAM, dengan Komnas HAM, dengan TNI-Polri, bisa mengusut tuntas apa persoalannya dan juga disampaikan kepada publik,” tegas Saadiah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI.
Ia menjelaskan, kehadiran Aliansi Fogogoru yang mewakili masyarakat adat dari Halmahera Tengah dan Halmahera Timur ke DPR RI adalah untuk membawa aspirasi dan jeritan hati keluarga korban.
Hingga tahun 2026, ungkapnya, mayoritas dari rentetan kasus pembunuhan tersebut masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.
“Utusan-utusan masyarakat dari Halmahera Tengah dan Halmahera Timur yang datang menyampaikan aspirasinya terkait dengan pembunuhan masyarakat sejak tahun 1985 sampai 2026 kemarin, yang disampaikan bahwa ada sejumlah pembunuhan itu belum ditemukan motif pembunuhan, gitu. Jadi hanya ada dua yang baru ditemukan motifnya,” ujarnya.
Makanya, pihaknya melalui Komisi XIII DPR berkomitmen untuk segera berkoordinasi secara intensif dengan kementerian dan lembaga terkait demi memberikan kepastian hukum serta mengembalikan rasa aman bagi masyarakat di Maluku Utara.
“Agar ada respon dari Komisi 13 untuk bisa membantu untuk menguak tabir di balik motif-motif pembunuhan ini, atau bisa menemukan solusi atas kasus yang disampaikan dalam aspirasi mereka hari ini. Dan juga memberikan rasa aman kepada masyarakat yang tentu punya ruang-ruang hidup yang ada di daerah di Halmahera Tengah dan juga Halmahera Timur,” pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso sementara itu memberikan peringatan keras kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan persoalan keamanan dan hukum di Maluku Utara itu.
Pihaknya mengkhawatirkan pembiaran terhadap belasan kasus pembunuhan warga lokal yang tak kunjung diusut dapat memicu kekecewaan mendalam dan menumbuhkan benih-benih konflik sosiopolitik yang membahayakan keutuhan bangsa.
“Tadi sampai ada disinggung-singgung perbandingan antara perlakuan negara terhadap Maluku Utara dengan perlakuan negara terhadap Papua. Itu kan bahaya. Kita belum tuntas urusan Papua, sudah ada benih-benihnya di Maluku Utara,” tegas Sugiat saat memimpin agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis hari ini.
Ia mengingatkan, wilayah Maluku dan Maluku Utara memiliki rekam jejak sejarah sosiopolitik yang sensitif. Jika aspirasi masyarakat adat yang berulang kali menuntut keadilan hukum di tingkat Polres, Polda, hingga Mabes Polri tapi tak kunjung tuntas, hal tersebut dikhawatirkan dapat memicu sentimen negatif yang lebih luas.
“Dan kan Maluku juga punya sejarah yang sama kan? Punya sejarah RMS, Papua punya OPM, Maluku punya sejarah RMS. Saya pikir sekali lagi, kita harus sampaikan ini kepada Presiden,” ujarnya.
Melalui agenda kunjungan kerja spesifik penegakan HAM dan dorongan pembentukan tim gabungan pencari fakta yang akan di rencanakan mendatang, ia berharap negara hadir secara nyata untuk mengembalikan rasa aman dan memulihkan kepercayaan masyarakat di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.
“Jangan sampai aparat kepolisiannya tidak bekerja secara maksimal dengan alasan apapun. Saya pikir ini harus disampaikan, untuk bisa membantu untuk menguak tabir di balik motif-motif pembunuhan ini, atau bisa menemukan solusi atas kasus yang disampaikan dalam aspirasi mereka hari ini,” tutup Sugiat.
