Tidak Tarik Menteri Keuangan, Praperadilan Ganti Rugi Penangkapan Roy Suryo Ditolak

UPdates—Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), I Ketut Darpawan memutuskan menolak praperadilan yang diajukan Roy Suryo soal permintaan ganti rugi terkait penangkapannya dalam kasus ijazah Joko Widodo (Jokowi).

You may also like : Polri: Ijazah Jokowi tak Perlu Diuji Ulang

"Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima," kata Ketut dalam sidang di PN Jaksel, Kamis, 6 Agustus 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari video persidangan.

You might be interested : Terus Interupsi Jokowi, Hakim Usir Kuasa Hukum Dokter Tifa dan Tolak Beri Waktu 8 Jam untuk Bertanya

I Ketut Darpawan menilai permohonan terkait pembayaran ganti kerugian tersebut mengandung cacat formil karena tidak melibatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai pihak.

Dijelaskan hakim, kewenangan pembayaran ganti kerugian berada pada menteri yang menangani urusan keuangan negara.

Karena Menteri Keuangan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara, permohonan Roy dinilai kurang pihak dan tidak dapat dilanjutkan.

"Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima," tegasnya.

Praperadilan ketiga ini didaftarkan Roy ke PN Jakarta Selatan pada Rabu, 15 Juli 2026 dan teregistrasi dengan nomor perkara: 118/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara mengenai "Ganti Kerugian".

Gugatan praperadilan ketiga Roy berkaitan dengan permohonan ganti rugi sebesar Rp206 juta sehubungan penangkapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.

Sebelumnya, Roy Suryo sudah menjalani dua sidang praperadilan. Di Praperadilan pertama perihal penggeledahan, penangkapan dan penahanan, hakim I Ketut memenangkan Roy.

Kemudian, pada sidang praperadilan kedua mengenai penetapan tersangka, hakim I Ketut menolak permohonannya.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu juga sudah mengajukan praperadilan keempat. Roy Suryo mengajukan gugatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 Juli 2026 untuk menguji dan meminta pencabutan status pencekalan ke luar negeri terhadap dirinya oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.