UPdates—Pemerintah kembali diingatkan soal janji program BBM Satu Harga di seluruh Indonesia. Meski sudah diluncurkan 2017 silam, masih banyak daerah yang belum merasakan program ini.
Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi menegaskan, penerapan program BBM Satu Harga di seluruh daerah ini sangat penting. Terutama di wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau.
Menurut Mulyadi, program ini bertujuan agar masyarakat di daerah yang jauh dari Stasiun Pengisian Penyalur Umum (SPBU) tidak harus membeli bahan bakar dengan harga tinggi dari pengecer.
You might be interested : 
Harga BBM Non Subsidi Resmi Naik Per 1 Februari 2025, Ini Daftar Harga di Sulsel
Di banyak daerah terutama yang terletak di pelosok, Mulyadi mengungkapkan masyarakat terpaksa membeli BBM dari pengecer dengan harga jauh lebih mahal. Hal ini kata dia tidak adil, karena warga harus menanggung biaya transportasi yang besar hanya untuk membeli bahan bakar.
“Ya memang ini sudah program dari dulu ya, BBM Satu Harga. Banyak daerah-daerah tertentu, daerah yang jauh dan bahkan tidak ada SPBU, mereka kan beli dari pengecer, itu harganya sangat mahal,” ujar Mulyadi usai RDP Komisi XII DPR RI dengan Kepala BPH Migas yang digelar di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Februari 2025 sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI.
Agar program ini bisa dirasakan semua warga, Mulyadi mengusulkan pendirian SPBU Mini di daerah yang belum memiliki SPBU. Itu menurut dia memungkinkan masyarakat setempat memperoleh BBM dengan harga yang setara dengan harga nasional, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke SPBU terdekat.
“Jadi kami sampaikan tadi, kita segera meminta kepala daerah untuk mengirim surat di daerah-daerah tertentu yang belum ada SPBU dan harga BBM sangat mahal untuk segera kita lakukan, membuat SPBU Mini dalam rangka BBM Satu Harga tersebut,” tegasnya.
Politikus Partai Demokrat itu juga menyoroti semakin banyaknya penjualan BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan. Ia menyebut saat ini semakin banyak ditemukan penjualan ilegal yang merugikan negara.
Makanya, ia mengingatkan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi, khususnya solar, harus lebih diperkuat.
Sebagai solusi, Mulyadi mengusulkan BPH Migas segera mengintegrasikan sistem CCTV di seluruh SPBU untuk memantau penyaluran BBM secara real-time. Dengan adanya sistem ini, BPH Migas diharapkan dapat segera mengetahui jika ada SPBU yang mematikan CCTV atau melakukan kecurangan lainnya.
“Nah ini yang menjadi perhatian kita semua, saya meminta agar segera melakukan sistem IT yang canggih ya. Tadi salah satunya integrasikan CCTV seluruh SPBU, SPBU harus punya seluruh CCTV dan setiap saat bisa dikontrol oleh BPH Migas. Dan siapa SPBU yang mematikan CCTV, maka besoknya BPH Migas langsung akan memberikan sanksi,” jelas Mulyadi.
Wakil rakyat dari dapil Sumatera Barat 2 itu menegaskan, sanksi yang diberikan harus tegas. Tujuannya untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang merugikan negara.
“Sanksinya sanksi tegas, bukan hanya sekadar mereka ditutup selama satu minggu. Kita nggak ingin seperti itu, tidak ada efek jeranya. Karena keuntungannya terima jauh lebih besar dibandingkan mereka tidak berjualan selama satu minggu misalnya. Jadi itu yang perlu kami sampaikan pada rapat tadi dengan BPH Migas,” tandasnya.
