UPdates—Pemerintah menutup sementara seluruh Satuan Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terindikasi bermasalah.
You may also like : 
Makan Bergizi Gratis Resmi Dimulai, Istana: Ini Tonggak Bersejarah Bangsa Indonesia
Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan hal itu merespons peristiwa keracunan makanan pada pelaksanaan program MBG.
You might be interested : 
Kepala BGN Usul Serangga untuk Menu Makan Gratis, DPR Minta Hati-hati
Menurut dia, pemerintah memastikan keselamatan anak-anak merupakan prioritas utama.
"Ini merupakan arahan Bapak Presiden," ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Jakarta, Minggu, 28 September 2025 sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari RRI.co.id.
Zulhas menegaskan kejadian dugaan keracunan yang banyak terjadi belakangan ini bukan sekadar angka. "Tata kelola harus segera diperbaiki untuk dapat ditindaklanjuti," ucapnya.
Mengenai penutupan sementara SPPG yang bermasalah, Zulhas menyatakan akan dilakukan evaluasi dan investigasi.
Salah satu unsur evaluasi utama adalah masalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. Dia juga menegaskan pentingnya perbaikan standar sanitasi di seluruh fasilitas penyedia makanan.
Misalnya dengan mensterilisasi seluruh alat makan dan memperbaiki proses sanitasi. "Khususnya yang terkait kualitas udara dan alur limbah," ucapnya.
Ketua Umum DPP PAN itu menekankan, pentingnya penerapan standar higienis dan sanitasi. Sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS) menjadi syarat wajib demi menjaga keselamatan anak-anak.
“Keselamatan anak-anak kita adalah prioritas utama. Karena itu, SLHS wajib dimiliki setiap SPPG. Kalau tidak ada, kejadian keracunan bisa terulang lagi,” tegas Zulkifli.
Zulkifli juga meminta kepada Kemenkes untuk mengoptimalkan peran Puskesmas serta Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Hal ini dilakukan agar Puskesmas dan UKS sekolah ikut aktif memantau SPPG secara rutin.
“Kami minta Puskesmas di seluruh wilayah dan juga UKS untuk ikut aktif, tanpa harus diminta. Khususnya, dalam melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap SPPG,” ucap Zulhas.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sementara itu memastikan langkah cepat dalam menindaklanjuti isu SLHS pada SPPG.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, pihaknya akan melaksanakan rapat dengan seluruh Kepala Daerah, BGN serta dinas-dinas terkait.
“Mulai besok seluruh kepala daerah, bersama Kemenkes, BGN, dan dinas pendidikan serta dinas kesehatan akan rapat. Menteri Kesehatan juga akan hadir langsung memberikan arahan teknis kepada kepala dinas kesehatan,” ujar Tito Karnavian.
Tito menegaskan, rapat ini akan menjadi tindak lanjut konkret agar SLHS benar-benar diterapkan di seluruh daerah.
“Besok pagi kita akan laksanakan rapat bersama seluruh kepala daerah di Indonesia. Rapat ini fokus pada percepatan penerapan sertifikat laik higienis dan sanitasi di SPPG,” ujar Mendagri.
