UPdates—Pusat Penerangan TNI memberikan penjelasan terkait keributan yang terjadi di Kota Lhokseumawe, Aceh pada Kamis hingga Jumat dini hari sebagaimana video yang ramai beredar di media sosial.
You may also like : 
SBY Sudah Angkat Suara, Wasekjen Demokrat Minta 4 Pulau Aceh Dipulangkan
Lewat unggahan di akun X resmi @Puspen_TNI, Jumat, 26 Desember 2025, Puspen TNI menegaskan TNI menyayangkan beredarnya video atau konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI.
You might be interested : 
Belanja di Negara Sendiri Susah, Warga Perbatasan Lebih Suka Mata Uang Asing
“Informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik,” tegas Puspen TNI sebagaimana dilansir Keidenesia.tv, Jumat, 26 Desember 2025.
TNI menjelaskan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi, bermula pada Kamis 25 Desember 2025 pagi dan berlanjut sampai Jumat, 26 Dini hari di Kota Lhokseumawe.
Mereka menyebut kericuhan terjadi ketika sekelompok masyarakat berkumpul, konvoi dan melaksanakan aksi demo.
“Dan sebagian mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol GAM, disertai teriakan yang berpotensi memancing reaksi publik serta mengganggu ketertiban umum, khususnya di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana,” jelas Puspen TNI.
Menurut Puspen TNI, setelah menerima laporan, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe. “Dan bersama personel Korem 011/LW serta Kodim 0103/Aceh Utara mendatangi lokasi,” lanjut Puspen TNI.
Puspen TNI menyebut, aparat TNI–Polri mengutamakan langkah persuasif dengan menghimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan.
“Namun karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi,” ungkap Puspen TNI.
Dalam proses tersebut, menurut Puspen TNI terjadi adu mulut. “Dan saat pemeriksaan terhadap salah satu orang dalam kelompok ditemukan 1 pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta munisi, magazen, dan senjata tajam,” jelas Puspen TNI.
“Yang bersangkutan kemudian diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,” lanjut Puspen TNI.
TNI menegaskan bahwa pelarangan pengibaran bendera bulan bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Karena simbol tersebut diidentikkan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a, UU Nomor 24 Tahun 2009, serta PP Nomor 77 Tahun 2007,” jelas Puspen TNI.
Dijelaskan Puspen TNI, Korlap aksi demo menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya selisih paham dan sepakat berdamai dengan aparat.
“TNI menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya,” tegas Puspen TNI.
TNI dan pemerintah daerah serta aparat terkait menurut Puspen TNI akan terus mengutamakan pendekatan dialog, persuasif, dan humanis untuk meredam potensi konflik, menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan masyarakat Aceh dapat fokus pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi pascabencana.
“TNI berkomitmen menjaga Aceh tetap aman, damai, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tulis Puspen TNI.
Sementara itu, narasi yang berkembang, aparat TNI bersenjata membubarkan konvoi bantuan kemanusiaan warga Aceh menuju Aceh Tamiang yang mengibarkan Bendera Aceh, Kamis, 25 Desember 2025.
Pembubaran pada malam hari dilaporkan disertai kekerasan hingga menyebabkan sejumlah relawan terluka.
Konvoi tersebut membawa logistik korban banjir besar akibat Cyclone Senyar, yang disebut terparah dalam sejarah Aceh–Sumatera.
Relawan mengibarkan Bendera Aceh sebagai simbol solidaritas dan protes atas lambannya penanganan, serta mendesak penetapan status Bencana Nasional.
