UPdates—Proyeksi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang disampaikan pemerintah harus dijadikan sinyal peringatan serius. Ini mesti dicegah, jangan sampai terlambat.
You may also like : 
200 Mantan Pramugari Protes, DPR Minta Garuda Indonesia Beri Penjelasan
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Koarinbang), Saan Mustopa. Komentarnya muncul di tengah kekhawatiran akan terjadinya PHK massal di berbagai sektor industri seperti dilontarkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
You might be interested : 
Menteri Satryo Bantah Pecat dan Tampar ASN, Pimpinan DPR: Evaluasi Jika Perlu
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mencegah skenario tersebut menjadi kenyataan. Menurutnya, proyeksi PHK massal yang disampaikan pemerintah harus dijadikan peringatan serius.
“Ini kan baru istilahnya prediksi ya, bahwa ke depan akan ada PHK massal yang lebih besar. Karena itu sebelum itu terjadi, tentu DPR harus bisa mengantisipasi bersama pemerintah,” tegas Saan sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Kamis, 26 Juni 2025.
Ia menyoroti pentingnya keterlibatan Badan Anggaran maupun komisi-komisi terkait di DPR RI untuk menyikapi fenomena ini secara sistematis dan terukur. “Kita harus bisa mencarikan solusinya agar apa yang disampaikan itu tidak terjadi. Tujuannya jelas: mencegah PHK puluhan ribu tenaga kerja,” tegasnya.
Sebelumnya, Luhut menyebut bahwa meskipun terjadi penurunan produktivitas di beberapa sektor, pemerintah menargetkan penciptaan 67.800 lapangan kerja baru sebelum akhir tahun 2025. Namun, berbagai pengamat menilai angka tersebut belum sebanding dengan ancaman PHK massal yang dipicu perlambatan ekonomi global, pelemahan daya beli, dan transformasi digital yang belum siap ditopang oleh sebagian pelaku industri dalam negeri.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga kuartal I tahun 2025, tercatat lebih dari 38.000 pekerja telah terkena PHK, dengan sektor manufaktur dan tekstil menjadi penyumbang terbesar.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksikan angka tersebut bisa melonjak dua kali lipat hingga akhir tahun jika tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah.
Ditegaskan Saan, antisipasi tidak hanya cukup dengan klaim penciptaan lapangan kerja, tetapi harus didukung dengan data konkret dan respons kebijakan yang adaptif. “Kita perlu data yang lebih konkret, yang lebih jelas, agar kita bisa memitigasinya dengan baik dan cepat,” katanya.
Menurut Saan, DPR siap mendesak pemerintah untuk menyusun peta jalan mitigasi PHK yang mencakup insentif pajak bagi industri padat karya, stimulus pelatihan ulang tenaga kerja, serta perlindungan sosial yang komprehensif bagi pekerja terdampak.
“Kalau dibiarkan tanpa langkah yang konkret, bukan hanya PHK massal yang terjadi, tapi juga potensi peningkatan kemiskinan dan gejolak sosial. Jadi kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat,” pungkasnya.
