UPdates—Keinginan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jadi polemik. Banyak yang mendukung, namun tak sedikit juga yang menentang.
You may also like : 
Pilkada Serentak 2024, KPU Usulkan Libur Nasional pada 27 November
Di antara yang menolak wacana itu termasuk mantan komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay. Lalu, bagaimana sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU)?
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin tak mau ikut dalam pusaran polemik. Ia mengatakan, lembaganya akan mengikuti aturan yang ada.
“Kami sebagai penyelenggara dalam konteks ini, ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja,” kata Afifuddin melalui keterangan resmi sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari Info Publik, Minggu, 15 Desember 2024.
Afifuddin mengatakan, diskursus mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan menjadi hal yang baru di Indonesia.
“Sama seperti menjelang 2024, kita berdiskusi seputar apakah kita kembali mengalami sistem proporsional dengan daftar nama terbuka, tertutup. Itu kan sempat muncul juga dinamikanya, tetapi pada saat tertentu dan pada saat akhir, kita harus menjalankan apa yang menjadi amanat undang-undang,” jelasnya.
Ia menilai, wacana idealitas pemilihan kepala daerah tidak menjadi salah satu dinamika pasca-pilkada saja, tetapi tetap perlu dianggap penting.
“Inilah pentingnya evaluasi, pentingnya diskursus, yang nanti bagaimanapun yang kita pilih, langkah apa pun itu, harus dimulai dari aturan atau undang-undang yang menurut rencana menjadi prolegnas (program legislasi nasional),” ujarnya.
Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD dilontarkan Presiden Prabowo Subianto di HUT Golkar. Saat itu, Prabowo menyinggung sistem politik di Indonesia yang dinilai mahal dan tidak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
"Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita," kata Presiden Prabowo.
Sebagian besar partai politik mendukung keinginan Prabowo. Namun, PDI-Perjuangan sebagai parpol pemenang pemilu dengan tegas menolak.
