UPdates—Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengeritik Presiden ke-7 Joko Widodo yang menegaskan bahwa revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK merupakan inisiatif DPR dan ia tidak menandatanganinya.
You may also like : 
DPR Tegaskan THM di Seluruh Indonesia harus Aman
“Pernyataan Presiden ke 7 Joko Widodo yang intinya merasa tidak berperan dalam pengesahan UU KPK 2019 atau UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK tidak tepat,” tegas Abduh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 16 Februari 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website DPR RI.
You might be interested : 
Viral Polisi Tanya SIM Jakarta, DPR: Hukum Kalau Salah, Sejak Kapan Ada SIM Daerah?
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menjelaskan, saat itu Jokowi mengirim tim mewakili pemerintah untuk membahas revisi UU KPK. Artinya kata dia, revisi UU KPK ini dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah.
“Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama," ujar Abduh.
Politikus Fraksi PKB ini juga menyinggung pernyataan Jokowi soal tandan tangan. Ia menegaskan bahwa terkait Jokowi yang tidak menandatangani revisi UU KPK, secara konstitusi bukan berarti dirinya menolak UU KPK terbaru tersebut.
"Kemudian, soal tidak ditandatanganinya UU KPK terbaru oleh beliau, hal tersebut tidak berpengaruh apa-apa karena berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, UU tetap berlaku 30 hari setelah disahkan dengan atau tanpa tanda tangan Presiden," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi menyita perhatian publik setelah menyatakan dirinya menyetujui usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK dikembalikan ke versi yang lama. Jokowi menyinggung UU KPK versi tersebut merupakan hasil inisiatif DPR.
Ia mengakui bahwa UU KPK memang direvisi pada saat dirinya menjabat presiden. Akan tetapi, Jokowi menekankan tidak menandatangani UU hasil revisi tersebut.
