Politisi Johor Desak Indonesia Berhenti Mencari Alasan dan Minta Maaf atas Kabut Asap, Kecam Pernyataan Syahganda

UPdates—Pakatan Harapan (PH) Johor mendesak pemerintah Indonesia untuk meninggalkan sikap acuh tak acuh terhadap kabut asap lintas batas yang menyelimuti Malaysia dan segera berhenti melontarkan pernyataan yang tidak konstruktif.

You may also like : Kabut Asap dari Indonesia Jadikan Singapura Kota dengan Udara Terburuk di Dunia

Ketua PH Johor, Andrew Chen Kah Eng, juga menuntut agar Indonesia bertanggung jawab penuh atas krisis lingkungan lintas batas ini dan secara resmi meminta maaf kepada negara-negara anggota ASEAN yang terdampak.

You might be interested : Tokoh Nasional Kompak Dukung Said Didu, Dipolisikan karena Bela Warga Korban PSN

"Membiarkan kabut asap yang mengandung partikel halus PM2.5 mencemari udara negara lain adalah hal yang tidak dapat diterima, terlebih lagi karena situasi ini mengancam kesehatan masyarakat,” tegasnya sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari AsiaOne, Rabu, 14 Oktober 2026.

Anggota Dewan Undangan Negeri (ADUN) Stulang itu menyatakan bahwa masyarakat Malaysia menderita akibat polusi ini. “Namun para pejabat Anda tampaknya mengabaikan masalah kesehatan kami,” katanya.

"Sikap seperti itu tidak dapat diterima. Kesehatan dan nyawa manusia bukanlah hal yang bisa dianggap enteng," lanjutnya dalam sebuah pernyataan.

Pemimpin DAP tersebut mengatakan bahwa polusi yang terus berulang ini harus ditangani dengan penuh tanggung jawab dan segera demi menjaga kesehatan penduduk di kawasan ini.

Ia menyoroti bahwa PBB dan ASEAN telah secara resmi menyatakan akses terhadap lingkungan yang bersih, aman, dan sehat sebagai hak asasi manusia universal yang tidak dapat diganggu gugat.

Pernyataan Chen muncul menyusul komentar kepala badan komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan yang meminta Malaysia dan Singapura untuk menerima kebakaran hutan sebagai fenomena alam, sembari mengklaim bahwa hutan Indonesia memasok oksigen ke kedua negara tersebut saat tidak ada asap.

Chen mengecam pernyataan tersebut sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab, seraya memperingatkan bahwa menganggap remeh kebakaran hutan dan lahan gambut sebagai peristiwa alam berarti mengabaikan praktik-praktik ulah manusia yang memicu polusi lintas batas.

Ketegangan diplomatik ini terjadi di tengah upaya Johor menghadapi kabut asap parah, yang memaksa negara bagian tersebut meliburkan sekolah pada pekan lalu.