UPdates—Presiden Prabowo Subianto memutuskan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek yang disengketakan adalah milik Pemprov Aceh.
You may also like : 
“Pulau Kami, Harga Diri Kami!”, Surat Imajiner Menggetarkan Jiwa Gubernur Aceh ke Prabowo
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan pemerintah itu dalam jumpa pers di kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025.
You might be interested : 
Menantu Jokowi Bilang Alhamdulillah Unggul di Pilgub Sumut, PDIP: Curang
Dalam jumpa pers yang juga dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) itu, Prasetyo mengatakan pemerintah sudah menggelar rapat terbatas hari ini untuk membahas polemik empat pulau yang diperebutkan Aceh dan Pemprov Sumatera Utara (Sumut) itu.
Dijelaskan Prasetyo, berdasarkan dokumen dan data pendukung telah diambil keputusan bahwa empat pulau tersebut sah milik Pemprov Aceh.
"Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administrasi berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk wilayah administrasi Aceh," tegas Prasetyo sebagaimana dilansir keidenesia.tv, Selasa, 17 Juni 2025.
Sebelumnya, berdasarkan keputusan Kemendagri, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek berada di wilayah Sumut. Keputusan Mendagri terbit pada 25 April 2025.
Karena keempat pulau tersebut sejak awal merupakan bagian dari wilayah Aceh, pemprov Aceh pun melakukan protes.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan turut dikomentari tokoh-tokoh bangsa seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan HM Jusuf Kalla yang berperan besar dalam perdamaian Aceh beberapa tahun lalu.
