UPdates—Perdagangan orang bermodus perekrutan admin judi slot adalah persoalan serius. Makanya, Komisi IX DPR RI membentuk panitia kerja (panja) migran.
You may also like : 
Wapres Gibran: BSU jangan Dipakai Judi Online
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh. Ia menyoroti data KBRI Phnom Penh yang mencatat 2.887 WNI melapor dalam periode 16 hingga 31 Januari 2026. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan skala persoalan yang tidak bisa dianggap kecil.
“Isu ini memang sangat serius dan menjadi perhatian Komisi IX. Salah satu alasan kami membentuk panja migran,” ujarnya Minggu, 1 Februari 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari RRI.co.id.
Politikus PKB itu mengatakan, sindikat perdagangan orang berbasis penipuan daring ini sudah sangat masif dan terorganisir.
Kerentanan sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia juga disorot Ninik “Khususnya pada kelompok usia produktif dengan literasi kerja migran yang rendah,” ujarnya.
Wakil rakyat dari dapil Jatim III ini menyebut, Komisi IX DPR RI mencermati bahwa keseriusan negara sebenarnya mulai terlihat dalam penanganan kasus tersebut. Namun, langkah yang dilakukan masih lebih banyak menyasar tahap akhir persoalan.
“Komisi IX melihat bahwa keseriusan negara sudah mulai terlihat dari respons diplomatik. Kemudian juga pemulangan korban dan penegakan hukum, namun masih bersifat hilir dan reaktif,” jelas Ninik.
Hal ini kata dia menjadi indikator lemahnya sistem pencegahan. Kegagalan deteksi dini tegas dia terjadi di berbagai lini pengawasan.
“Fakta bahwa ribuan WNI bisa direkrut sebagai admin judi slot, yang jelas illegal menunjukkan kegagalan deteksi dini lintas sektor,” ujarnya.
Ninik menjelaskan kegagalan tersebut terjadi sejak dari daerah asal hingga pengawasan di ruang digital.
“Baik di hulu (desa/kota asal), saat keberangkatan, maupun di level pengawasan digital terhadap lowongan kerja ilegal,” katanya.
Warga Negara Indonesia (WNI) eks sindikat penipuan daring (online scam) yang meminta bantuan pemulangan dari Kamboja meningkat signifikan.
Berdasarkan data KBRI Phnom Penh, sebanyak 2.887 WNI telah melapor per 31 Januari 2026.
Mayoritas WNI yang melapor ke KBRI mencari penginapan di guest house atau hotel secara mandiri sambil menunggu proses deportasi. Tapi lebih dari 900 WNI lainnya berada di penampungan sementara yang dikoordinasikan oleh KBRI Phnom Penh.
“KBRI berupaya memastikan kebutuhan dasar WNI terpenuhi. Tentunya selama menunggu proses kepulangan ke Indonesia,” ujar Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto dalam keterangannya, Minggu, 1 Februari 2026.
