UPdates—Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan mereka akan terus mengawal pelaksanaan haji Indonesia 2025 hingga tahapan akhir. Termasuk proses kepulangan jemaah haji ke Tanah Air yang dijadwalkan mulai berlangsung pada Sabtu, 14 Juni 2025.
You may also like : 
Banjir 8 Meter di Bekasi, BMKG Prediksi Curah Hujan Tinggi hingga 11 Maret, DPR: Daerah Waspada!
“Kami sudah sampaikan kepada PPIH di Saudi, terutama sektor Madinah, agar bersiap menghadapi kepulangan jemaah. Apa yang jadi catatan di gelombang satu, tidak boleh terulang kembali,” ujar Cucun dalam pemantauan langsung di Makkah, Arab Saudi, Selasa, 10 Juni 2025 sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI.
You might be interested : 
Tenda Haji Kapasitas 200 Diisi 300 Orang, Timwas DPR: Tak Manusiawi
Politikus PKB itu menyoroti pentingnya pembenahan rekonsiliasi data yang sebelumnya dikeluhkan. Seperti kasus jemaah suami-istri yang terpisah hingga lansia tanpa pendamping di Madinah. Menurutnya, perhatian khusus harus diberikan pada pendampingan jemaah lansia, khususnya saat beribadah di Masjid Nabawi dan saat mengunjungi Raudhah.
“Apalagi hotel-hotel di Madinah cukup jauh, pendampingan lansia dari dan ke masjid menjadi krusial,” tegasnya.
Terkait kepulangan jemaah, Cucun menjelaskan bahwa kloter-kloter awal akan mulai kembali ke Indonesia mulai 14–15 Juni 2025. Meski demikian, terdapat kendala teknis seperti keterbatasan slot penerbangan di Bandara Jeddah yang harus segera diantisipasi.
“Ada kloter yang rencananya pulang dari Jeddah, namun kami dorong agar tetap bisa take-off dari Madinah karena slot di Jeddah sangat padat akibat kepulangan dari berbagai negara,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tanggung jawab proses pemulangan jemaah dipegang penuh Kementerian Agama, termasuk pengelolaan paspor jemaah yang sebelumnya ditahan oleh syarikat.
“Paspor harus dikembalikan dan proses boarding harus dikawal secara tertib,” tegasnya.
Cucun memastikan Timwas Haji DPR RI akan terus mengawasi seluruh tahapan kepulangan ini melalui koordinasi dengan PPIH, khususnya di Daerah Kerja Jeddah.
