UPdates—Staf Khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier mengecam aksi sejumlah aktivis koalisi masyarakat sipil yang menggeruduk rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont akhir pekan lalu.
You may also like : 
Menteri Pertahanan Lantik Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus
Melalui akun Instagram @dc.kemhan miliknya, Stafsus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik tersebut menyebut aktivis itu melakukan tindak kekerasan anarkis karena telah mencoba menerobos ruang rapat secara paksa.
You might be interested : Menteri Pertahanan Lantik Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus
"Bagi kami gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis," tegasnya dalam video unggahannya yang beredar luas di media sosial sebagaimana dilansir keidenesia.tv, Senin, 17 Maret 2025.
Kemenhan kata Deddy akan selalu menghargai, menghormati dan mempertimbangkan semua kritik dan masukan. Akan tetapi, yang terjadi menurut dia bukan kritik yang membangun.
Sebaliknya, Deddy menyebut aksi aktivis itu sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum. "Yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi," tegas Deddy Corbuzier.
Pria bernama lengkap Deodatus Andreas Deddy Cahayadi Sunjoyo itu bahkan menyebut para aktivis itu sebagai sekelompok orang yang tak dikenal.
Deddy Corbuzier menganggap interupsi yang dilakukan tiga aktivis saat rapat berlangsung adalah gangguan yang mengarah pada tindakan anarkistis.
"Mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi yang mengarah pada kekerasan bukanlah sebuah kritik membangun," ujarnya.
Dalam pernyataan tertulis di akun Instagram itu, Deddy menyatakan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin sangat menyayangkan aksi demo tersebut.
"Bapak Menteri Pertahanan @sjafrie.sjamsoeddin sangat menyayangkan atas peristiwa yang terjadi kemarin karena hal itu sudah melanggar Hukum, Ilegal, Anarkis dan sangat Provokatif.. Dan berharap tidak terulang kembali," katanya.
Ia melanjutkan, "@kemhanri sangat terbuka untuk segala macam masukan, kritik membangun dan lainnya dari semua pihak, apabila dilakukan dalam bentuk yang tidak anarkis atau provokatif. Kami paham betul atas kepedulian dan atensi masyarakat dan kami akan selalu bersama masyarakat untuk menjaga kedaulatan NKRI ini."
Menurut Deddy, mereka juga akan sangat senang membuka dialoq, debat terbuka dan lain sebagainya sehingga masyarakat paham atas apa yang mereka kerjakan tanpa termakan beberapa pemberitaan yang dipotong-potong atau tidak benar. "Mari Jaga kesatuan NKRI bersama sama," kuncinya.
Unggahan Deddy langsung banjir komentar dan hujatan netizen. "Orang tidak dikenal itu bernama rakyat, yang memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa diintervensi, dan itu suara yang harus didengar," tegas salah satu pengguna Instagram dengan akun bernama @Saidmaybee.
"Kok nggak ngejelasin kenapa rapatnya tertutup om? Padahal kan itu esensinya," sindir @irfanafh.
"Kata-kata lucu, Rapat Tertutup "Diganggu" Hellloooooo itu rapat tertutup aja udah ganggu Demokrasi," imbuh @bagus_dwi_m.
Akun bernama @nandowitjaksono sementara itu mempertanyakan beberapa hal. "Kenapa rapat pembahasan dilakukan secara tertutup? Bukankah salah satu asas penyusunan peraturan perundang-undangan adalah asas keterbukaan? Kenapa melakukan pembahasan di luar hari kerja dan terkesan terburu-buru padahal bukan prolegnas?" tanyanya.
Selain di unggahannya secara langsung, Deddy juga dihujat di X. "Bisa-bisanya bilang tindakan ilegal yang melanggar hukum dan mengganggu demokrasi, lah itu yang pada rapat tertutup bikin RUU TNI apa udah bener dengan aturan yang semestinya?" kata pengguna X dengan akun bernama @Reptaa.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan penolakan pembahasan tertutup Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh panitia kerja (panja) di Jakarta, Sabtu lalu.
Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus yang menerobos masuk ke ruang rapat panja menegaskan pembahasan ini tidak sesuai ketentuan karena diadakan tertutup. "Kami menuntut pembahasan RUU TNI ini dihentikan," ujarnya.
Andrie Yunus menegaskan, pembahasan tertutup tersebut merupakan bentuk dari rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi yang berdampak luas terhadap tata kelola pertahanan negara. Selain itu, ia juga menyinggung soal efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah.
Dalam demo Sabtu lalu, tiga orang perwakilan koalisi yang mendadak memasuki ruang rapat panja dan menyerukan penghentian rapat langsung ditarik ke luar ruang rapat oleh pihak pengamanan rapat. Setelah itu, mereka kembali menggedor-gedor pintu meminta rapat dihentikan.
