UPdates—Sekretaris Kabinet, Letnan Kolonel TNI Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan terkait kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
You may also like : 
Dipuji Rockefeller Institute dari Amerika, Prabowo Tegaskan MBG Jalan Terus
Bagi Teddy, kunjungan kenegaraan Prabowo merupakan bentuk diplomasi aktif yang membawa bermacam hasil konkret.
You might be interested : 
Daftar 23 Pasangan Kepala Daerah di Sulsel yang Dilantik 20 Februari 2025
Pernyataan Teddy merespons kritik yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal.
Teddy mengaku Dino merupakan seorang diplomat hebat. Pemerintah, tegasnya, mendengar masukan dari Dino tersebut.
"Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat. Pernah menjadi wakil menteri luar negeri, walaupun hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan," kata Teddy dalam video yang diunggah akun Instagram Sekretariat Kabinet sebagaimana dilansir Keidenesia.tv pada Selasa, 2 Juni 2026.
Ia kemudian menjawab terkait kelebihan biaya perjalanan dinas Prabowo ke luar negeri. Menurutnya biaya tersebut sepenuhnya ditanggung oleh dana pribadi Presiden.
"Jadi yang pertama, masalah biaya di luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi, segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," jelasnya.
Terkait jumlah rombongan yang mendampingi Presiden, ia menjelaskan bahwa jumlahnya sudah jauh berkurang dari masa pemerintahan sebelumnya. Bahkan tersisa hanya 50 hingga 60 orang, dari sebelumnya yang mencapai 120 orang.
"Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran. Berkurang lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu, itu sekaligus luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," ujarnya.
Teddy juga menjawab soal jadwal kunjungan Prabowo ke luar negeri. Ia mengungkapkan bahwa jadwal kunjungan Presiden didasarkan pada kondisi global yang dinamis.
"Ketiga, jadwal harus satu tahun sebelumnya. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," ujar Teddy.
Terkait protokoler dan frekuensi seringnya Prabowo ke luar negeri, ia menjelaskan bahwa saat Prabowo menjadi Presiden, kondisi global sedang dilanda ketidakpastian.
Karena keadaan tersebut, presiden harus menjalin hubungan lebih dekat antar pemimpin dunia.
"Terkait masalah protokoler dan frekuensi luar negeri dalam satu setengah tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis. Sebelumnya ada konflik di Ukraina, ada di Venezuela, kemudian sekarang ada di Iran dan Timur Tengah. Itu terlibat Arab Saudi, Qatar, Bahrain, UAE dan lain sebagainya. Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia, dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan, tidak. Kita harus panen hubungan yang baik. Lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan, dan begitu pula sebaliknya," terang Teddy.
Menurut Teddy, dengan menjalin hubungan baik antar negara, maka RI dapat melahirkan diplomasi yang baik. Teddy juga membantah kunjungan Prabowo dilakukan hanya untuk kegiatan seremonial.
"Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antar pemimpin, baik secara langsung, diliput media, ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir," kata Teddy.
Teddy lantas memaparkan tujuh hasil kongkret yang dihasilkan lewat kunjungan Prabowo ke luar negeri. Pertama, keberhasilan masuknya Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS.
"Manfaatnya apa? Ya sekarang ini di tengah konflik krisis dunia, situasi negara terjamin. Stok BBM aman, harga BBM subsidi tidak naik. Stok pangan aman," beber Teddy.
Kedua, terkait keberhasilan dalam penandatanganan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa (UE). Ia mengatakan perjanjian tersebut baru selesai di jaman Prabowo, setelah belasan tahun.
"Tarif 0% di Uni Eropa, ada 25 negara di situ. Dan ini perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu, tapi kapan tercapai? Ya zaman Presiden Prabowo, tepatnya 2025 lalu," katanya.
Ketiga, terkait dengan total investasi yang berhasil dicatatakan mencapai Rp2.430 triliun selama 1,5 tahun pemerintahan Prabowo. Termasuk di antaranya investasi yang diteken dari hasil kunjungan luar negeri Prabowo, seperti ke Jepang dan Korea Selatan.
"Contoh kongkret lain bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan, kembali langsung ada investasi sekitar Rp575 triliun," katanya.
Keempat, Teddy juga menjelaskan bahwa dari hasil kunjungan presiden ke luar negeri juga membawa hasil kerja sama alat pertahanan dari Prancis, Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya.
Kelima, dia menyebut program ibadah haji di mana Indonesia kini memiliki fasilitas kawasan pemukiman khusus bagi jamaah asal Indonesia.
"Indonesia satu-satunya negara yang punya perkampungan haji di Arab Saudi. Dan Saudi sendiri mengubah undang-undangnya agar suatu negara mempunya lahan di situ untuk digunakan oleh jamaah haji," katanya.
Keenam, terkait peran aktif Indonesia di Palestina. Menurutnya tidak semua negara bisa memberi bantuan logistik seperti yang kerap RI berikan.
"Kita drop off logistik dari udara sudah beberapa kali. Tidak semua negara bisa, kenapa? Itu harus ada diplomasi dengan negara-negara yang wilayah udaranya dilewati oleh pesawat. Kemudian yang kedua, kita kirim kapal rumah sakit ke Palestina. Kita juga menyekolahkan anak-anak Palestina di Universitas di Indonesia," tuturnya.
Ketujuh, terkait pembebasan WNI yang diamankan pihak Israel di Laut Bebas. Teddy menjelaskan bahwa melalui diplomasi Kementerian Luar Negeri hingga bisa membebaskan para WNI itu, hanya dengan kurun waktu beberapa hari.
Di kesempatan itu, Teddy juga menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dengan kepala negara lain di suatu event atau forum itu merupakan saran dari Menteri Luar Negeri. Hal itu didasari dari penilaian prioritas, kepala negara mana yang diutamakan untuk bertemu.
Termasuk dalam hal pertemuan yang bisa dilakukan langsung ataupun menggunakan telepon. Baik yang berisifat terbuka maupun tertutup.
"Saya rasa semua diplomat hebat tahu itu. Jadi kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan ya. Jadi ruang untuk setiap masukan kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai," katanya.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyoroti frekuensi kunjungan luar negeri yang dilakukan Prabowo Subianto. Dia menyebut, biaya yang dikeluarkan untuk kunjungan luar negeri tersebut sangat besar.
"Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," ujar Dino dalam video di X.
Mantan Dubes RI untuk AS itu lantas memberikan lima saran kepada Prabowo agar tetap dapat menjalin hubungan antarnegara meski tak melakukan kunjungan luar negeri
Pertama, melakukan video call atau zoom call atau telepon dalam proses komunikasi, memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu dengan kepala negara lain dalam rangka menghemat anggaran, melakukan kunjungan internasional secara profesional dan direncanakan dengan baik.
Kemudian, lebih banyak menerima tamu negara di Tanah Air dalam satu tahun ke depan dibandingkan melakukan perjalanan ke luar negeri, mencontohkan Presiden China Xi Jinping yang lebih banyak menerima tamu negara di Beijing.
Saran kelima Dino adalah menyerahkan urusan terkait misi diplomatik yang bersifat taktis kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.
