UPdates - Rabu, 15 Oktober 2025 lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan publik bertajuk ‘Lapor Pak Purbaya’.
You may also like : 
Gaji Rp10 Juta per Bulan, Waspadai Hoaks Brigade Pangan di Media Sosial
Jumat, 31 Oktober 2025, giliran Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang meluncurkan kanal aduan bertajuk, ‘Lapor Pak Amran’. Mentan mengumumkan layanan Whatsapp “Lapor Pak Amran” dengan nomor 082311109390.
You might be interested : 
Kementerian Pertanian Kucurkan Bantuan Rp281 Miliar untuk Sulsel
Dilansir Keidenesia.TV dari laman Kementerian Pertanian, dijelaskan bahwa melalui kanal ini, seluruh petani dan kelompok tani dapat melapor langsung kepada Mentan jika menemukan penyimpangan harga pupuk di lapangan.
Mentan Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan sebagai langkah cepat pemerintah menindak praktik kecurangan dalam distribusi pupuk bersubsidi.
“Seluruh petani di Indonesia silakan melapor. Identitas pelapor kami jaga sepenuhnya. Bila ada penyimpangan seperti pupuk palsu atau harga di atas HET, kami akan tindak tegas,” kata Mentan dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.
Program “Lapor Pak Amran” ini ditangani secara pribadi oleh Mentan Amran bersama tim pengawasan Kementan. Kanal ini menjadi sarana untuk memperkuat pengawasan lapangan sekaligus mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.
“Ini nomor aku pegang, langsung ditindaklanjuti. Saatnya kita perangi mafia, koruptor, afiliasinya, seluruh yang merugikan sektor pertanian. Kita harus lindungi 160 juta petani Indonesia. Kalau ada yang bermain-main kita tindak tegas,” ungkap Mentan Amran.
Ia menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan harus lengkap berisi jenis pelanggaran, alamat kios pengecer atau distributor yang melakukan pelanggaran, maupun jenis pupuk yang melanggar ketentuan harga eceran tertinggi (HET).
”Tolong yang mau melapor didetailkan alamat kiosnya, kemudian pupuk jenis apa yang dinaikkan harganya tidak sesuai HET yang telah diturunkan 20 persen oleh pemerintah. Kami akan cek dan tindak,” tegasnya.
Tidak hanya fokus pada pelanggaran HET pupuk bersubsidi, Mentan Amran juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan pelanggaran lain di sektor pertanian. ”Satu minggu ini kita fokus pada pelaporan pupuk, tetapi boleh juga masalah lain seperti traktor, pupuk palsu, apa saja masalah pertanian,” ungkapnya.
Ia menyebut petani dan masyarakat yang turut mengawasi dan melaporkan permasalahan di sektor pertanian merupakan pahlawan. ”Yang melapor adalah pahlawan pangan. Bersama kita perangi mafia,” ucapnya.
Sebelumnya, Mentan Amran juga mengumumkan langkah tegas pemerintah terhadap pelanggaran di lapangan. Sebanyak 190 pengecer dan distributor pupuk bersubsidi dicabut izinnya karena terbukti menjual di atas HET.
“Hari ini (kemarin, red) melalui Pupuk Indonesia kita cabut izin 190 pengecer dan distributor yang terbukti tidak menurunkan harga pupuk sesuai pengumuman pemerintah. Tidak ada lagi toleransi bagi yang bermain-main dengan kebijakan ini,” paparnya.
