UPdates—Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan para pejabat tinggi negara, khususnya para pembantu presiden, agar lebih memperhatikan komunikasi publik. Ini demi menjaga citra positif Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahan yang dipimpinnya.
You may also like : 
Gegara Gus Miftah, DPR Ingin Model Dakwah Diatur Ulang Kemenag
Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa keputusan dan pernyataan publik dari pejabat tinggi negara akan selalu berimplikasi pada citra kepemimpinan Presiden.
You might be interested : 
Presiden Prabowo Tetapkan Kawasan Industri Bantaeng sebagai Proyek Strategis Nasional
"Jika komunikasi publik dilakukan secara komunikatif, melayani dan mengayomi, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tetap terjaga," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Jumat, 28 Maret 2025.
Mantan Ketua MPR RI itu mengatakan, setiap kebijakan dan pernyataan pejabat tinggi negara memiliki dampak langsung terhadap persepsi masyarakat terhadap presiden dan pemerintah. Makanya, komunikasi yang dijalankan dengan baik dan produktif akan membuat citra pemerintahan yang semakin positif.
Sebaliknya, jika komunikasi kurang baik atau melanggar azas kepatutan, maka menurut pria yang kerap disapa Bamsoet itu, citra presiden bisa terkena dampak negatif.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengungkap, dalam hitungan hari, presiden Prabowo telah dua kali mengingatkan jajaran pembantunya untuk memperbaiki komunikasi dengan publik.
Sentilan pertama dilontarkan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, tanggal 21 Maret 2025. Setelah itu, hal yang sama kembali diingatkan Presiden saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, pada 24 Maret 2025.
"Ketika presiden sampai dua kali mengingatkan hal itu, mudah untuk dibuat kesimpulan bahwa presiden telah mendengarkan keluhan publik tentang belum efektifnya komunikasi para pejabat tinggi negara dengan masyarakat," ujarnya.
Mantan wartawan itu menuturkan, setiap kebijaksanaan, inisiatif baru hingga ragam keputusan pemerintah sudah barang tentu tidak bisa memuaskan semua elemen masyarakat.
Mereka yang tidak puas pasti akan menyuarakan kritik. Dalam dinamika seperti itulah para pejabat tinggi negara didorong tampil ke depan untuk memberi penjelasan dengan penuh kebijaksanaan, tanpa sikap atau perilaku yang emosional.
"Agar terbangun komunikasi dua arah yang sehat dan produktif, para pejabat tinggi negara diharapkan menyajikan penjelasan atau pernyataan publik yang komunikatif, dilandasi semangat melayani dan mengayomi. Dengan pernyataan publik yang komunikatif dan konstruktif, para pejabat merawat citra positif presiden dan seluruh jajaran pemerintah," pungkasnya.
