UPdates—Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga negara dan partai politik untuk membahas perkembangan situasi di Tanah Air sebelum memberi pidato di Istana Merdeka Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.
You may also like : 
Tentara Pakistan Diperintah Tembak di Tempat, 5 Petugas Tewas Bentrok Pendukung Eks PM Imran Khan
Tampak hadir Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid, dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).
You might be interested : 
Penghina Mantan Wapres Try Sutrisno Minta Maaf, Netizen: Makanya Pakai Otak
Saat Prabowo memberikan keterangan pers yang sangat penting itu, tak terlihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendampingi.
“Hari ini saya didampingi Presiden Republik Indonesia ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI saudari Puan Maharani, Ketua DPD RI saudara Sultan Najamuddin,” kata Presiden Prabowo sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari YouTube Sekretariat Presiden.
Usai memperkenalkan mereka, Presiden Prabowo kemudian menyampaikan hal-hal terkait demonstrasi beberapa hari terakhir ini. Ia menegaskan bahwa hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi.
“Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme," ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi secara damai. Namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, ada korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah pribadi dan instansi-instansi publik, itu merupakan pelanggaran hukum.
"Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya," kata Prabowo.
Menurut dia, aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat dan fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat.
Kepada pihak kepolisian dan TNI, Prabowo memerintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya.
"Terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku," tegas Prabowo.
Kepada seluruh masyarakat, ia menyilakan menyampaikan aspirasi murni secara damai. "Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti," ujar Prabowo.
Pada kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung langkah tegas NasDem dan PAN yang hari ini mencopot keanggotaan Ahmad Syahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR RI.
Menurutnya, parpol telah mengambil langkah tegas untuk merespons aspirasi masyarakat dengan pencabutan keanggotaan anggota DPR yang dinilai menyampaikan pernyataan keliru.
“Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak 1 September 2025. Yang pertama, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo.
Presiden menekankan bahwa langkah korektif ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga politik.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” jelasnya.
Ketua Gerindra itu juga menyampaikan bahwa pimpinan DPR berkomitmen untuk melakukan koreksi terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ungkapnya.
Prabowo mengatakan, langkah tersebut menunjukkan komitmen partai politik dan DPR untuk lebih peka terhadap suara rakyat.
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya
Menyusul langkah tegas yang diambil NasDem, DPP PAN juga mengumumkan penonaktifkan dua anggota Fraksi PAN DPR yang belakangan ini disorot publik. Mereka adalah Eko Patrio dan Uya Kuya.
"Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi di Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.
Setelah memecat kedua kadernya sebagai anggota DPR RI, PAN mengimbau masyarakat bersikap tenang, sabar dan percaya sepenuhnya kepada pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
