UPdates—Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberi tanggapan terhadap penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 oleh Kementerian Keuangan RI beberapa hari lalu.
You may also like : 
MKD Tegaskan Pelat Kendaraan Dewan Bukan untuk Gaya-gayaan
Terkait target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 persen-5,8 persen, politkus PKS itu menyebut pemerintah tampaknya terlalu percaya diri.
You might be interested : 
THE K-FACTS EPS 15: Jejak Sri Mulyani di Dua Medan Juang
“Bahkan cenderung terlampau percaya diri (over confidence), proyeksi IMF dan World Bank terhadap perekonomian kita tahun 2026, hanya akan tumbuh sebesar 4,8 persen, sedikit meningkat dibandingkan proyeksi tahun 2025 sebesar 4,7 persen,” katanya dalam keterangan tertulis sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Senin, 26 Mei 2025.
Doktor Ekonomi Syariah ini mengingatkan realisasi Triwulan I 2025 yang lalu perekonomian Indonesia hanya tumbuh sebesar 4,87 persen (year on year/yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang masih tumbuh 5,02 persen.
Menurutnya, angka itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional melambat. “Artinya pertumbuhan ekonomi nasional sedang dalam kondisi yang stagnan dan melambat. Jadi dua kondisi ini, hendaknya menjadi perhatian dan ukuran bagi Pemerintah untuk menentukan target pertumbuhan ekonomi kita tahun 2026,” ujarnya.
Realistisnya kata dia, target pertumbuhan ekonomi nasional dalam kisaran 5,0 persen – 5,02 persen pada tahun 2026. Kendati begitu, Anis bisa memahami ketika Pemerintah ingin membangun pandangan dan sikap optimisime bahwa perekonomian global dan nasional akan membaik pada tahun 2026.
Dalam keterangannya, Anis juga menegaskan dirinya belum melihat kebijakan efisiensi anggaran memberikan dampak bagi perekonomian, terutama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Sebagaimana yang kita katahui, kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah tidak difokuskan untuk memperbaiki kualitas pembiayaan dan sektor-sektor pendorong pertumbuhan tetapi sebagian besar untuk MBG dan Danantara," katanya.
"Tetapi jika di tahun 2026 nanti Pemerintah konsisten melakukan kebijakan efisiensi anggaran tidak prioritas dan kemudian diikuti dengan peningkatan kualitas penggunaan anggaran untuk sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan, mungkin kita berharap hasilnya akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.
Bagi Anis, sulit untuk bisa tumbuh lebih tinggi, jika tidak ada terobosan dan inovasi yang dikembangkan. Mengingat kondisi perekonomian global saat ini yang masih tidak menentu. Ditambah laga kata dia, kondisi geopolitik yang sewaktu-waktu bisa pecah peperangan.
Selain itu, kondisi ekonomi nasional yang sangat tergantung kepada harga komoditas, penerimaan pajak melambat dan pertumbuhan industri juga tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan.
“Penyumbang pertumbuhan praktis sebagian besar di-support oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,94 persen sepanjang tahun. Sektor konsumsi ini berkontribusi 54 persen terhadap PDB Indonesia, menjadikannya pendorong utama pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Legislator Perempuan ini memberikan beberapa saran untuk lembaga eksekutif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dengan memperbesar porsi investasi dan ekspor.
“Kuncinya kan ada pada iklim investasi, aturan main yang tidak tumpang tindih, tidak ada pungli, intinya ada kepastian bagi investor dan pengusaha untuk menanamkan modalnya dan berusaha, perlu ada kerja keras dan kebijakan yang tapat untuk mengatasi persoalan ekonomi kita saat ini," jelasnya.
Anggota DPR RI asal Jakarta ini mengatakan, mereka tentu akan memberikan kesempatan pada Pemerintah untuk bekerja dan membuktikan kebijakannya tepat untuk mengatasi semua persoalan yang ada.
“Kebijakannya harus tepat baik secara fiskal maupun moneter, kurang lebih 7 bulan usia Pemerintahan seharusnya sudah memiliki konsep dan kerangka yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada, mana yang menjadi skala prioritas dan mana yang masih bisa ditunda,” tandasnya.
