UPdates—Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti laporan media asing Al Jazeera yang menyebut Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan tingkat pengangguran kaum muda tertinggi di Asia.
You may also like : 
Anggota DPR Gerindra Ingatkan Pemerintahan Prabowo Angka Pengangguran Meningkat
Menurutnya, ini kontradiktif dengan target pertumbuhan ekonomi yang dikejar berada di rentang 5,2 persen hingga 5,8 persen.
You might be interested : 
Kenaikan Pajak Bikin Cemas, Ini Ketakutan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal
"Kita jangan lagi bicara pertumbuhan ekonomi kalau kenyataannya rakyat justru makin kehilangan pekerjaan. Kami mendesak Pemerintah segera menyusun strategi penurunan angka pengangguran di Indonesia, termasuk pengangguran angkatan muda,” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulis di Jakarta sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Sabtu, 26 Juli 2025.
Ia menjelaskan, ada lebih dari 7 juta rakyat Indonesia pada tahun 2025 ini yang berstatus pengangguran. Satu juta di antaranya merupakan lulusan sarjana.
Bahkan data BPS Februari 2025 mencatat masih ada lebih dari 7 juta pengangguran terbuka. Angka ini meningkat dibandingkan Februari 2024 yang sebanyak 7,20 juta orang. Dari jumlah itu, 65 persen adalah anak-anak muda. Itu menurutnya bukan angka statistik biasa. Ia melihatnya seperti bom waktu sosial.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir pada Senin, 21 Juli menunjukan sekitar 16 persen dari lebih dari 44 juta penduduk Indonesia berusia 15-24 tahun menganggur.
Itu menunjukkan bahwa pengangguran muda di Indonesia lebih tinggi dua kali lipat dari negara tetangga, seperti Vietnam dan Thailand.
Situasi pengangguran di Indonesia mendapat sorotan dari media internasional, Al Jazeera pada 18 Juli 2025. Media yang berbasis di Qatar itu menuliskan cerita tentang keresahan seorang sarjana muda yang menganggur selama dua tahun sejak lulus kuliah.
Dari sana, Al Jazeera kemudian menyimpulkan bahwa Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan tingkat pengangguran kaum muda tertinggi di Asia.
Sementara ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura melalui surveinya pada Januari 2025 mengatakan bahwa kaum muda Indonesia menunjukkan sikap yang jauh lebih pesimis terhadap perekonomian dan pemerintah, dibandingkan rekan-rekan mereka di Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam.
Ini berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah yang menyatakan angka pengangguran Indonesia turun pada 2025 ini.
"Pemerintah harus berhenti bermain narasi pencitraan. Yang dibutuhkan sekarang adalah terobosan nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas, bukan lagi proyek-proyek seremonial yang hanya bagus di laporan tapi nol dampaknya di lapangan," ungkapnya.
Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini juga menilai upaya Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan menambahkan lapangan pekerjaan yang belum menunjukkan hasil signifikan.
Program-program yang dikeluarkan Kemenaker untuk mengentaskan pengangguran di Indonesia kata dia belum optimal. Terbaru, Kemenaker diketahui akan meluncurkan program School to Work Transition yang didesain untuk mengurangi jumlah pengangguran muda.
"Saya melihat program-program ketenagakerjaan kita makin tidak nyambung dengan realitas pasar tenaga kerja. Kementerian sibuk dengan pelatihan-pelatihan, tapi lulusan pelatihannya tidak diserap industri. Ini kegagalan desain! Harus ada koreksi arah kebijakan," tegasnya.
Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu pun mendesak pemerintah untuk menyusun strategi penurunan pengangguran yang diarahkan pada penguatan vokasi berbasis kebutuhan industri riil. Termasuk skema dual training yang mengintegrasikan pelatihan di institusi pendidikan dan tempat kerja nyata.
Pihaknya juga mendorong perluasan akses pelatihan kerja berbasis digital dan ekonomi hijau sebagai respons terhadap arah transformasi ekonomi yang semakin terotomatisasi dan berorientasi pada keberlanjutan. Juga reformasi sistem perlindungan tenaga kerja sektor informal dan rentan, hingga jaminan sosial adaptif, kepastian hukum, dan pemberdayaan UMKM sebagai pilar penciptaan kerja rakyat.
Selain itu melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, DPR akan terus mendorong agar arah kebijakan ketenagakerjaan benar-benar sejalan dengan aspirasi generasi muda, kondisi riil lapangan, dan visi jangka panjang pembangunan nasional.
"Pembangunan ketenagakerjaan harus didorong dengan pendekatan lintas sektor yang progresif dan antisipatif, bukan hanya kuratif. Penurunan angka pengangguran harus menjadi pintu masuk untuk menciptakan ekosistem kerja yang bermartabat, bukan sekadar alat politik angka," tandasnya.
