UPdates—Pengibaran bendera putih di Aceh sebagai respons atas penanganan bencana di Sumatera kini menjalar ke Jakarta. Transparency International Indonesia hari ini mengibarkan bendera putih di kantor mereka.
You may also like : 
Transmigran Korban Bencana Aceh Ramai-Ramai Pulang ke Jawa
Dalam unggahan di akun X resmi mereka, @TIIndonesia, Selasa, 23 Desember 2025, TI Indonesia menegaskan langkah ini merupakan bentuk solidaritas mereka kepada warga Sumatera yang sedang berjuang.
You might be interested : 
218 Orang Masih Hilang, Prabowo dari Rusia Langsung ke Sumatera
Selain itu, mereka menaikan bendera putih sebagai simbol desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status bencana nasional.
“SOS DARURAT KEMANUSIAAN. Sebagai bentuk solidaritas kita kepada warga Sumatra yang sedang berjuang, kami menaikan bendera putih sebagai simbol desakan kepada Presiden untuk segera menetapkan status bencana nasional. Serta memastikan alokasikan anggaran untuk penanganan bencana, bukan untuk proyek populis,” demikian unggahan itu sebagaimana dilansir Keidenesia.tv, Selasa, 23 Desember 2025.
Peneliti TI Indonesia, Agus Sarwono dalam video yang disertakan pada unggahan itu lebih lanjut menjelaskan soal keputusan mereka.
“Transparency International Indonesia saat ini sedang memasang bendera putih sebagai bentuk solidaritas bagi kawan-kawan kita yang tertimpa bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat. Simbol ini menjadi simbol penting bahwa, kita mau bilang bahwa negara nampaknya memang tidak terlalu serius gitu ya untuk penanganan darurat bencana,” tegasnya.
Menurutnya, bencana Sumatera sudah hampir sebulan. Namun, TI Indonesia menilai masih banyak daerah yang terisolir dan sangat membutuhkan bantuan.
“Empat hari lagi, per hari ini, ini sudah hari ke-30 sejak peristiwa dan hingga saat ini masih banyak sekali daerah-daerah yang terisolir yang sesungguhnya banyak warga terdampak yang memang membutuhkan bantuan gitu. Nah, sudah waktunya pemerintah Indonesia segera untuk menetapkan darurat nasional agar seluruh sumber daya bisa diarahkan ke lokasi-lokasi bencana,” tegasnya.
Agus Sarwono mengatakan, pemerintah mestinya menghentikan dulu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalihkan anggarannya untuk penanganan bencana di Sumatera.
“Setop dulu proyek makan bergizi gratis. Alihkan seluruh anggaran program makan bergizi gratis untuk penanganan darurat. Mulai dari emergency respons, rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana,” ujarnya.
Sebelumnya, Amnesty International Indonesia sudah mengkritik pemerintah pusat yang hingga kini belum menetapkan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional.
Juru Bicara Amnesty International Indonesia Haeril Halim menilai, penetapan status bencana nasional sangat penting karena memiliki konsekuensi hukum dan politik yang mengikat seluruh elemen pemerintah untuk bergerak cepat dan menyeluruh dalam penanganan bencana.
Hingga Selasa, 23 Desember 2025 pukul 18.00 WITA, bencana Sumatera sudah merenggut 1.112 nyawa. Selain itu, ada 176 warga yang dilaporkan masih hilang.
Bencana Sumatera yang terjadi 26 November lalu berdampak pada 52 kabupaten/kota. Selain korban meninggal dan hilang, ada 7 ribu warga yang terluka. Sebanyak 158.096 rumah juga dilaporkan rusak akibat bencana dahsyat ini.
