UPdates—PDI Perjuangan mewacanakan akan mendorong Polri berada di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu mengundang reaksi keras parpol lainnya. PDIP diserang habis-habisan.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Nazarudin Dek Gam menegaskan, usulan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, semangat reformasi salah satunya menjadikan Polri murni alat penegak hukum yang berdiri sendiri.
You might be interested : 
Banyak Laporan, Kemendagri Setop Penyaluran Bansos APBD Jelang Pilkada 2024
“Sejak berdiri sendiri dan bertanggung-jawab langsung kepada presiden, Polri terus menunjukkan kinerja terbaiknya. Hampir di setiap survei soal pelayanan publik, Polri Selalu masuk dalam jajaran tiga lembaga yang paling dipercaya,” ujar Nazarudin dalam keterangan tertulis sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Minggu, 1 Desember 2024.
PDIP mewacanakan Polri di bawah TNI atau Kemenedagri karena menilai kekalahan mereka di beberapa daerah dalam Pilkada Serentak 2024 ini lantaran aparat kepolisian yang mereka sebut sebagai "parcok" (partai cokelat) ikut membantu KIM Plus.
Untuk diketahui, KIM Plus adalah nama koalisi yang dibentuk dalam kontestasi Pilkada 2024. Koalisi tersebut merupakan perluasan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Nazarudin menyatakan, jika memang ada bukti bahwa Polri terlibat dalam urusan politik, maka ia mendorong agar hal itu dilaporkan ke pihak berwenang, yaitu Bawaslu RI. “Tapi kalau tidak ada bukti, janganlah bikin berita bohong yang mencederai demokrasi,” tegasnya.
Menurutnya, sejauh ini Polri justru sudah bekerja amat baik terkait pengamanan Pilkada serentak 2024. Jajaran Polri, tegasnya, dari level tertinggi di Mabes hingga level paling bawah di Polsek, semua telah all out memastikan Pilkada berlangsung aman dan nyaman.
“Alhasil, Pilkada kali ini sangat minim terjadi benturan. Kalau toh ada sedikit konflik, hanya terjadi di daerah-daerah yang memang sudah rawan konflik, seperti di Papua. Yang penting, Polri bisa merespons dengan baik dan menghentikan konflik-konflik yang sempat muncul tersebut,” kata Ketua MKD DPR RI ini.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv juga mengeritik PDIP. Ia meminta PDIP tidak mengadu domba dengan menggulirkan wacana mengembalikan Polri di bawah TNI atau Kemendagri.
Ditegaskan Rajiv, wacana itu bisa mengganggu upaya pemerintah yang sedang menguatkan sinergisitas dan soliditas. Makanya, ia berharap pewacanaan seperti itu diakhiri.
"Jadi, jangan ada pernyataan atau usulan yang justru bisa berpotensi mengadu domba antara TNI-Polri maupun Pemerintah dalam hal ini, Kemendagri," kata Rajiv dalam keterangan kepada media, Sabtu, 30 November 2024.
Rajiv menegaskan, wacana ini menciderai semangat dan tujuan reformasi dan ia dengan tegas menolak. "Saya jelas sangat menolak usulan tersebut. Polri saat ini terus berusaha menjadi institusi yang profesional sebagaimana cita-cita dari reformasi," tegas Rajiv.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus dalam jumpa pers pada Kamis, 28 November 2024 memunculkan wacana ini.
"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy Yevri Sitorus.
Anggota Komisi II DPR RI itu berharap pihak Senayan nantinya bisa bersama-sama menyetujui agar tugas polisi juga direduksi sebatas urusan lalu lintas, patroli menjaga kondusivitas perumahan, serta reserse untuk keperluan mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan hingga pengadilan.
"Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," jelas Deddy.
