UPdates—Dunia pendidikan kembali disorot. Bukan karena kasus pelecehan seksual yang belakangan marak atau bullying yang seperti tidak ada habisnya, namun temuan soal pelajar SMP yang belum tahu membaca.
You may also like : 
Bule Ngamuk di Klinik Bali, Pasien Lari Ketakutan, Netizen Emosi Lihat Videonya
Ini terjadi di Kabupaten Buleleng, Bali. Dewan Pendidikan daerah itu menemukan ada lebih dari 400 siswa tingkat SMP yang belum mampu membaca dan mengeja.
You might be interested : 
Ramai di Medsos Sertifikasi Guru Dihapus di RUU Sisdiknas, Ini Tanggapan Ketua Komisi X
Menanggapi temuan itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang membidangi masalah pendidikan mengaku sangat prihatin. Menurutnya, kondisi ini adalah tanda peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan temuan ini perlu diintervensi secepatanya dan mesti ada strategi pembelajaran yang lebih berpihak pada kebutuhan siswa.
“Kita tidak bisa membiarkan satu anak pun kehilangan hak dasarnya untuk bisa membaca. Literasi adalah fondasi segala proses belajar, dan ketika 400 anak tidak bisa membaca di jenjang SMP, berarti ada mata rantai yang terputus dalam sistem pendidikan kita yang harus segera kita perbaiki,” tegas Hetifah dalam keterangannya sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Kamis, 10 April 2025.
Hetifah menekankan bahwa kondisi di Buleleng adalah warning keras bagi daerah lain di seluruh Indonesia. Ia meyakini bahwa situasi serupa bisa saja terjadi di wilayah lain, namun belum terpetakan secara sistematis akibat minimnya pelaporan dan asesmen literasi yang menyeluruh.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama kementerian terkait harus segera memperbarui data kemampuan literasi siswa secara nasional. Termasuk mencakup madrasah dan pendidikan non-formal.
"Kita perlu pendekatan yang lebih personal, pembelajaran berdiferensiasi, dan intervensi dini yang melibatkan guru, psikolog pendidikan, serta pendamping khusus, terutama jika ditemukan kasus seperti disleksia," ujarnya.
"Di saat yang sama, regulasi soal kewajiban naik kelas juga perlu dikaji ulang, agar tidak menutupi fakta bahwa ada anak-anak yang masih belum menguasai kompetensi dasar,” lanjutnya.
Hetifah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan mendukung kebijakan percepatan literasi yang menjangkau langsung ke sekolah-sekolah dengan kebutuhan khusus.
Ia berharap kasus di Buleleng menjadi momentum refleksi nasional untuk membenahi pendidikan dasar secara menyeluruh dan berkeadilan.
“Ini bukan hanya tentang Buleleng. Ini tentang wajah masa depan pendidikan Indonesia. Kita perlu bergerak cepat dan bersama. Komisi X DPR RI siap mendorong sinergi antar lembaga dan mengawalnya secara serius,” tutup Hetifah.
