UPdates—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengingatkan bahwa pengelolaan lingkungan tidak bisa diserahkan pada satu instansi saja. Menurutnya, pengelolaan lingkungan kini harus menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari SKPD hingga ke tingkat RT dan RW.
“Kita tidak bisa lagi berjalan dengan ego sektoral. Adipura bukan lagi sekadar seremoni atau dokumentasi formalitas. Ini soal pembuktian nyata bahwa Kota Makassar benar-benar bersih, sehat, dan tertata,” tegas Wali Kota sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi Pemkot Makassar, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Saat ini kata Munafri, Makassar telah masuk dalam radar pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai salah satu prasyarat untuk ikut serta dalam kompetisi Adipura. Maka dari itu, dibutuhkan perhatian ekstra dan langkah konkret yang terukur.
You might be interested : 
Walkot Makassar Appi Sidak SD Mangkura, Temukan Ruang Belajar Tak Layak-Kantin Bermasalah
Wali Kota juga memaparkan berbagai program prioritas lingkungan yang akan digerakkan hingga ke tingkat RT. Salah satunya adalah program 100.000 Biopori untuk Makassar, sebagai upaya meningkatkan resapan air dan mengurangi limbah organik di sumbernya.
“Setiap RT wajib membuat biopori. Selain itu, mereka juga harus memiliki Eco Enzyme, unit proses, serta budidaya maggot sebagai solusi pengolahan sampah organik,” ujarnya.
Appi, sapaan Munafri menjelaskan, langkah ini sekaligus menjadi bagian dari ekosistem besar pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Ketua Golkar Makassar itu juga menargetkan bertumbuhnya lebih banyak bank sampah dan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) di seluruh kecamatan.
Untuk mendukung program ini, jalur-jalur utama kota akan menjadi prioritas dalam pembuatan biopori, di mana petugas penyapu jalan akan dilibatkan langsung dan diberikan tanggung jawab penuh atas pemeliharaannya.
Selain soal kebersihan dan sampah, Pemkot Makassar juga tengah menata ulang sejumlah taman kota melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Beberapa taman telah memasuki tahap akhir kesepakatan kerja sama dan akan mulai didesain tahun ini.
“Taman kota tidak boleh lagi saling lempar tanggung jawab. Pengelolaannya harus dikerjasamakan agar punya sistem pengawasan yang baik,” tegas Munafri.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Pemkot juga akan membenahi kawasan pedestrian. Jika sebelumnya pedestrian mengikuti jalur kendaraan, ke depan justru kendaraan yang harus menyesuaikan dengan hak pejalan kaki.
Pada Jumat kemarin, Pemkot Makassar menggelar Rapat Koordinasi Teknis bersama jajaran SKPD dan Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi-Maluku (Pusdal LH SUMA), Dr. Azri Rasul, di Kantor Balai Kota Makassar.
