UPdates - Pemerintah Kota Makassar terus melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) secara bertahap dan berkelanjutan di seluruh kecamatan, hingga lorong-lorong, dengan tetap menghadirkan solusi konkret bagi para pelaku usaha kecil.
You may also like : 
Walkot Makassar Genjot Pembangunan Stadion di Untia, Groundbreaking Dikebut Tahun Ini
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan bahwa kebijakan penataan tersebut bukanlah upaya mematikan mata pencaharian masyarakat, melainkan menghadirkan keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan ekonomi warga.
You might be interested : 
Temukan Ruangan Tanpa Pegawai Saat Sidak di Balai Kota, Munafri: Mana Kabag?
“Penataan ini akan terus berlanjut, di semua kecamatan. Perlahan, sedikit demi sedikit kita tata agar kota ini bersih,” jelas Munafri, sebagaimana dilansir Keidenesia.TV dari laman Pemkot Makassar, Jumat, 13 Februari 2026.
Munafri menegaskan, proses penertiban yang dilakukan pemerintah bukan untuk menghilangkan aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan untuk memastikan hak-hak publik tetap terjaga.
“Artinya, kita tata ini lapak berdiri di atas trotoar atau di atas dnainase, di pinggir jalan, dan depan bangunan. Proses yang kami lakukan ini adalah bukan mematikan kehidupan ekonomi mereka,” jelasnya.
“Kami lakukan penataan, memastikan supaya hak-hak orang lain juga tetap bisa terjaga. Hak-hak pejalan kaki di pedestrian, bagaimana kita mau membersihkan saluran-saluran yang ada, dan sebagainya,” lanjutnya.
Munafri juga memastikan bahwa pemerintah Kota, tetap menyediakan lokasi khusus dan area representatif bagi PKL. Ia menyebut, relokasi akan diarahkan ke tempat-tempat yang lebih tertata dan tematik.
Selain itu, Pemkot juga mencari tempat yang bisa dijadikan sebagai sentra-sentra untuk memasukkan UMKM ke dalamnya, seperti food court.
Terkait ketersediaan lokasi relokasi, Munafri memastikan bahwa sejumlah titik telah disiapkan dan akan dikembangkan secara tematik.
“Sambil. Menata kota, relokasi sudah ada opsi yang menjadi pilihan bagi PKL jualan. Kami lagi mengidentifikasi juga aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah kota. Bahkan ke depan, skema pemerintah kota akan berusaha untuk mengadakan pengadaan lahan untuk tempat PKL jualan,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa langkah awal yang harus dimaksimalkan saat ini adalah menghentikan berbagai pelanggaran di badan jalan dan pedestrian.
Ia berharap penataan ini menjadi gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan kesadaran kolektif untuk saling menjaga hak satu sama lain.
“Ada menilai penataan ini, pro dan kontra, pasti ada. Tapi kan namanya kita mau melakukan sebuah perubahan, pasti ada konsekuensi yang muncul,” tukasnya.
