UPdates - Pemerintah Kota Makassar mulai melaksanakan uji kesesuaian jabatan atau job fit bagi para pejabat eselon II. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menegaskan pelaksanaan job fit ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pejabat dalam menduduki posisi strategis di lingkup pemerintahan.
You may also like : 
Gelar Griya Idulfitri, Wali Kota Makassar: Pererat Hubungan dengan Masyarakat
Kegiatan ini digelar selama dua hari, yakni Rabu-Kamis, 23–24 April 2025, bertempat di Hotel Condotel, Makassar.
You might be interested : 
Di RUU ASN, Presiden Bisa Mutasi Kepala Dinas di Seluruh Indonesia
“Kita ingin melihat sejauh mana kecocokan para pejabat dalam menempati posisi tertentu. Tidak semua orang cocok di setiap posisi. Ada yang kurang optimal di satu posisi, namun bisa sangat baik di posisi lainnya,” ujar Appi, Kamis (24/4/2025).
Menurutnya, hasil job fit ini akan menjadi dasar dalam penempatan pejabat. Dia menyebut potensi rotasi jabatan cukup besar, mengingat kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi dan penyesuaian kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Pemkot Makassar.
“Biasanya ada pejabat yang kurang maksimal di satu posisi, tapi bisa menunjukkan kinerja baik di posisi lain. Maka dari itu, penempatannya harus disesuaikan dengan kompetensinya,” lanjutnya.
Appi menegaskan, tidak ada pejabat yang akan dinonaktifkan atau non job. Namun, pergeseran posisi tetap akan dilakukan, termasuk ke jabatan asisten hingga staf ahli. Hal ini juga berkaitan dengan delapan posisi eselon II yang saat ini masih kosong.
“Tidak ada yang non job. Semua akan digeser karena eselonnya sama. Ini soal penyesuaian dan kebutuhan organisasi,” tegasnya.
Untuk diketahui, pada hari pertama, sebanyak 12 pejabat eselon II telah mengikuti proses job fit. Jumlah yang sama juga dijadwalkan mengikuti uji kesesuaian pada hari kedua.
“Job fit sudah berjalan. Saya belum menerima laporan lengkap dari para asesor, tapi kalau tidak salah, hari ini sudah ada 12 orang yang mengikuti,” ujarnya.
Pelaksanaan job fit ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 dan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan evaluasi berkala.
Kegiatan ini juga didukung oleh Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2020 tentang manajemen talenta, yang menekankan pentingnya penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
