UPdates—Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menyalahkan masyarakat, RT/RW, kepala desa (kades), hingga bupati dalam kasus bunuh diri siswa SD di Ngada, NTT yang menggemparkan publik.
You may also like : 
Korban Terus Bertambah, Bandung Barat Darurat Keracunan Makan Bergizi Gratis!
Penilaian itu ia lontarkan dalam unggahan di akun X pribadinya, @NataliusPigai2, Jumat, 6 Februari 2026. Selain lewat tulisan, Natalius Pigai juga memberi penjelasan panjang lebar lewat video.
You might be interested : 
Blok Islah Bahrawi di X, Netizen Sebut Menteri HAM Bermental Tempe
“APBN kita 3600 T. Hampir setengahnya digelontorkan ke daerah dalam bentuk DAU, DAK dan berbagai program berupa MBG, Cek Kesehataan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih dll. Kepala daerah kurang cakap dalam implementasi menyebabkan problem serius seperti Ngada NTT. Selanjutnya tidak boleh terjadi lagi,” tulisnya sebagaimana dipantau Keidenesia.tv.
Ia lebih lanjut menjelaskan dalam video bahwa negara diwakili oleh Presiden selaku Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Ketika setengah anggaran APBN itu digelontorkan ke daerah, maka presiden telah mengambil keputusan yang tepat.
“Presiden telah melakukan pembangunan yang serius bidang pendidikan. Oleh karena itulah yang kesalahannya adalah implementasi di tingkat kepala daerah. Ya, pelaksanaan di lapangan. Jadi, apa yang terjadi di Ngada itu merupakan sesuatu yang tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Menurutnya, Presiden sudah memberikan uang. “MBG saja, di NTT itu, di Papua itu Rp25 triliun hampir. Semua. Dari MBG dan bantuan pendidikan gratis sekolah. Cek kesehatan. Di Papua itu hampir Rp25 triliun. Di NTT itu, MBG saja Rp8 triliun. Belum lagi bidang pendidikan dan angka-angkanya saya tidak hafal. Artinya apa? Uang sudah dikasih semua ke daerah. Seluruh anggaran sudah dikasih,” jelasnya.
Makanya, Natalius Pigai menyatakan bahwa kesalahan ada di masyarakat dan pemerintahan di level bawah. Termasuk para RT/RW.
“Kebijakan sudah dilakukan oleh Presiden. Oleh karena itu, maka yang salah itu adalah pelaksana-pelaksana di lapangan. Jujur saya harus sampaikan. Kesalahan itu ada di masyarakat itu sendiri. Tidak mau saling bantu. Yang kedua adalah kepala desa, lurah tidak mau membantu. RT tidak mau membantu. RW tidak mau membantu. Camat tidak mau membantu. Dan Bupati Wali Kota juga tidak mau membantu. Mereka masa bodoh,” tandasnya.
