UPdates - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie terkait kasus dugaan penghasutan dan ujaran kebencian di Bareskrim Polri.
You may also like : 
Bareskrim Polri Bongkar Penyelundupan 23 Ton Bawang dan Cabai, Masuk Kalimantan Lewat Malaysia
Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali mengatakan tindakan atau pernyataan Grace dalam kasus tersebut di luar tugas partai, sehingga harus dipertanggungjawabkan secara pribadi.
You might be interested : 
Kemlu Siapkan Skenario Substitusi Keanggotaan RI di BoP dan Buka Opsi Libatkan JK
"Jadi secara kelembagaan kami pastikan kita tidak akan memberikan bantuan hukum secara kelembagaan kepartaian karena ini hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi," kata Ali, dilansir Keidenesia.TV dari CNNIndonesia, Rabu, 6 Mei 2026.
Grace sebelummya dilaporkan bersama Ade Armando dan pegiat media sosial Permadi Arya. Laporan tersebut diterima dan teregister dengan nomor LP/B/185/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 4 Mei 2026.
Laporan dilayangkan 40 ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi untuk Kerukunan Umat Beragama.
Perwakilan LBH Syarikat Islam/SEMMI, Gurun Arisastra menyebut pelaporan itu dilakukan terkait polemik narasi yang disertakan dalam unggahan masing-masing soal potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) di Masjid UGM saat sedang menjelaskan perihal konflik di Poso dan Ambon.
"LBH Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dan LBH Syarikat Islam beserta LBH Muhammadiyah, Hidayatullah, AFKN dan organisasi lainnya telah melaporkan tiga figur Ade Armando, lalu Permadi Arya, dan juga Grace Natalie," ujar Gurun Arisastra kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 4 Mei 2026.
Sebelumnya, pada Selasa, 5 Mei 2026, Ade Armando resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari PSI. Menurutnya, kasus tersebut telah menyeret partai terlalu jauh.
Ade mengatakan kasus hukumnya bukan hal baru. Namun, serangan terhadap PSI kali ini tak lagi bisa ditoleransi. Bahkan, kasus itu secara tidak langsung disebut bisa melibatkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
