UPdates—Sebanyak 33 aksi demonstrasi berlangsung di berbagai titik di Jakarta Pusat pada Jumat, 12 Juni 2026 hari ini.
You may also like : 
7 Juta Warga Amerika Demo "No Kings" Kecam Trump
Unjuk rasa tersebut digelar berbagai elemen mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga kelompok aktivis dengan membawa isu nasional, lokal, dan internasional.
You might be interested : 
Sebut MBG, Kopdes Merah Putih, dan BoP Jurang Menganga, Said Didu: Mohon Berhati-hati
Berdasarkan jadwal aksi yang dihimpun Keidenesia.tv, Bundaran HI menjadi salah satu titik konsentrasi massa terbesar.
Ada setidaknya tiga kelompok mahasiswa yang dijadwalkan menggelar demonstrasi di kawasan ini.
Isu utama terkait pelemahan nilai rupiah, kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan kebijakan pemerintah lainnya.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melaporkan akan menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, pada Jumat siang.
Aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” tersebut merupakan bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“3.000 orang (perkiraan jumlah massa aksi),” kata Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Tirto, Jumat, 12 Juni 2026.
Menurutnya, masyarakat sudah memberikan terlalu banyak waktu kepada pemerintah untuk perbaikan di masa pemerintahan ini. Namun, dia menilai bahwa arahnya belum juga menuju kebaikan bangsa.
“Bagaimana mungkin seorang pemimpin dapat disebut baik apabila yang dipertontonkan justru minim akuntabilitas, penuh arogansi, miskin empati, dan semakin jauh dari keberpihakan terhadap rakyat?” tegas Yatalathof dalam keterangannya.
Yatalathof juga merasa berbagai kritik yang disampaikan selalu diabaikan.
Dalam aksi tersebut, BEM UI mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah. Kelima tuntutan itu, yakni menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.
Dalam keterangannya, BEM UI mengajak elemen masyarakat lainnya untuk bergabung. Mulai dari mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, hingga komunitas lainnya.
“Karena Keadilan tidak datang sendiri. la harus dijemput oleh rakyat Indonesia yang besar, bukan pemerintah yang berlagak besar padahal pemimpinnya hanya pelayan oligarki dan petugas Trump,” katanya seraya meminta maaf kepada masyarakat yang terdampak kemacetan.
Aksi sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai universitas di wilayah Jabodetabek ini merupakan hasil konsolidasi terakhir yang digelar di Kampus UI, Depok pada Rabu, 10 Juni 2026 malam.
Pertemuan itu diikuti seluruh BEM fakultas se-UI, BEM IPB, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), serta Front Mahasiswa Nasional (FMN).
“Ini hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat. Kumpul sebelum Jumatan. Rencananya salat Jumat di HI sebelum aksi dimulai,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Sympati Dimas Rafi'i kepada wartawan di Jakarta, Kamis kemarin.
Menurut Dimas, Indonesia saat ini tengah menghadapi persoalan ekonomi yang serius. Di sisi lain, pemerintah dinilai belum mampu memberikan jawaban atas berbagai keluhan masyarakat.
“Indonesia adalah negara yang kaya, namun rakyatnya belum sejahtera. Indonesia negara besar, tapi masih banyak rakyat yang belum terbebas dari rasa lapar,” tegasnya.
Untuk pengamanan demonstrasi ini, Polda Metro Jaya bersama unsur TNI mengerahkan 4.151 personel gabungan.
Ribuan personel gabungan tersebut terdiri atas 3.651 personel unsur Polri dan 500 personel dari unsur TNI.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, pengamanan ini dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan dengan aman dan tertib.
"Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran personel di lapangan adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026.
Selain menyiagakan personel, pihak kepolisian juga telah memetakan sejumlah langkah antisipasi terhadap dinamika situasi di lapangan.
"Antisipasi tersebut meliputi potensi kepadatan lalu lintas, konvoi kendaraan, gangguan fasilitas umum, hingga potensi tindak kriminalitas," jelas Budi.
Terkait arus lalu lintas di sekitar kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan dan Monas, pihak kepolisian telah menyiapkan rekayasa arus kendaraan yang bersifat situasional.
"Pengaturan lalu lintas kami siapkan secara situasional. Apabila terjadi kepadatan atau ada kebutuhan pengalihan arus di sekitar lokasi aksi, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan tetap memprioritaskan keselamatan peserta aksi dan masyarakat pengguna jalan," ujarnya.
Pihak Polda Metro Jaya mengimbau seluruh massa aksi agar dapat menyampaikan aspirasinya secara damai dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif," tegas Budi.
