Diskresi dari Bahlil ke IAS dan Pengalaman “Kekalahan” Supriansa di 2020

UPdates—Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia sudah menerbitkan surat diskresi untuk Ilham Arief Sirajuddin (IAS) sebagai calon Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan.

You may also like : Seperti BBM Bersubsidi, Pemerintah Pastikan Harga LPG 3 Kg tak Naik

Kebijakan ini dinilai akan mengubah konfigurasi politik dan memperkuat peluang IAS untuk menjadi Ketua Golkar Sulsel secara aklamasi pada musyawarah daerah (musda) mendatang.

You might be interested : Partai-partai di DPR Satu Suara Kecam Menteri Kehutanan yang Bagi-bagi "Kue Kekuasaan"

Pengamat politik sekaligus Direktur Nurani Strategic Consulting, Nurmal Idrus menyebut surat rekomendasi itu sebagai jalan tol buat IAS dalam memenangkan pertarungan di musda nanti.

“Diskresi itu ibarat jalan tol bagi IAS menuju kursi Ketua Golkar Sulsel. Bahkan bisa disebut sebagai tahapan paling krusial yang berhasil ia lewati. Sebab secara administratif dan organisatoris, IAS sebelumnya berada pada posisi yang memerlukan pengecualian atau izin khusus dari DPP untuk dapat maju sebagai calon ketua,” ujar Nurmal dalam keterangan kepada awak media sebagaimana dilansir Keidenesia.tv pada Kamis, 24 Juni 2026.

Dijelaskan Nurmal, setiap keputusan strategis dari DPP di organisasi politik yang memiliki struktur kepemimpinan kuat seperti Golkar selalu memiliki makna yang lebih luas dibanding sekadar persoalan administrasi.

Menurutnya, surat diskresi yang diberikan kepada IAS akan dibaca oleh para pemilik suara dalam musda sebagai sinyal politik yang tidak bisa diabaikan. Keputusan DPP ini menurutnya akan memengaruhi dinamika komunikasi dan konsolidasi yang sedang berlangsung di internal partai.

“Diskresi itu bukan hanya dokumen administratif. Dalam tradisi politik partai, terutama partai yang memiliki struktur komando kuat seperti Golkar, diskresi dari Ketua Umum adalah sinyal politik yang sangat jelas. Bahkan dapat dimaknai sebagai pesan langsung kepada para voters bahwa pilihan Jakarta berada pada IAS,” jelasnya.

“Ketika Ketua Umum telah memberikan ruang dan legitimasi politik kepada seorang figur, maka itu akan dibaca oleh para pemilik suara sebagai arah kebijakan organisasi. Karena itu, saya melihat peluang IAS kini semakin terbuka dan semakin kuat dibanding sebelumnya,” lanjut mantan Ketua KPU Kota Makassar itu.

Kendati begitu, ia menegaskan bahwa musda tetap merupakan forum demokratis yang memberikan kewenangan penuh kepada para pemilik suara untuk menentukan pilihan. Makanya, eks wartawan itu mengingatkan bahwa dinamika politik masih mungkin berkembang hingga pelaksanaan musda.

Masuk akal jika Nurmal berpendapat demikian. Pasalnya, laporan sebelumnya menyebut 21 Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Golkar di Sulsel telah memberikan dukungannya kepada Munafri Arifuddin alias APPI.

Selain itu, sudah ada pengalaman bahwa penerima diskresi bisa kalah di musda Golkar Sulsel. Itu terjadi 2020 silam saat Supriansa secara mengejutkan kalah dalam persaingan melawan Taufan Pawe meski sudah mendapat diskresi dari Ketua Golkar saat itu, Airlangga Hartarto.

Ikhwal terpilihnya Taufan Pawe saat itu menjadi perbincangan publik karena hampir tidak ada yang menyangka Taufan Pawe yang saat itu menjabat Wali Kota Parepare bisa terpilih melalui musyawarah mufakat.

Keterkejutan publik bisa dipahami karena nama Taufan Pawe memang tidak terlalu diunggulkan sebelum musda.  Namun, ia mampu mengubah situasi di detik-detik terakhir jelang musda karena dukungan elite DPP Golkar saat itu.

Beberapa tokoh elite partai berubah haluan dan komposisi 7 nama pengurus DPP yang diberi mandat ikut sebagai peserta mayoritas menginginkan Taufan memimpin Golkar Sulsel.

Saat turun perintah Airlangga yang meminta agar tidak perlu ada voting di musda dan ketua Golkar Sulsel harus siap maju di pertarungan gubernur Sulsel 2024, Supriansa pun terpaksa mengalah.

Setelah empat kandidat saat itu; Supriansa, Hamka B Kadi, Taufan Pawe, dan Syamsuddin Hamid bermusyawarah, akhirnya mereka sepakat Taufan Pawe memimpin Golkar Sulsel karena pertimbangan Pilgub.

Pengalaman Supriansa jelas menjadi pelajaran penting bagi IAS. Meski begitu, pernyataan dan pesan Bahlil saat memberikan surat diskresi kepada IAS bisa jadi sinyal menggembirakan bagi wali kota Makassar dua periode itu.

Selain itu, Bahlil juga didampingi langsung oleh Sekjen DPP Golkar, Sarmuji, Bendahara Umum DPP Golkar, Sari Yuliati, dan Wakil Ketua Umum Golkar, Nurdin Halid yang bisa jadi garansi bahwa elite Golkar sepenuhnya menginginkan IAS.

Tugas IAS saat ini hanya bekerja untuk menggalang dukungan DPD II dan meyakinkan mereka dengan berbekal diskresi dari Bahlil. Setidaknya untuk memenuhi syarat dukungan 30 persen terlebih dulu.

Sementara Appi, ia kini harus bekerja keras menjaga dukungan DPD II sambil berharap ada perubahan angin dari Jakarta jelang atau saat musda sudah dimulai.

Untuk diketahui, rincian pemilik suara di musda  yakni 24 suara DPD II, 1 suara mantan ketua DPD I, 1 suara Dewan Pertimbangan DPD I, 1 suara DPP, 1 organisasi sayap, dan 2 suara organisasi pendiri dan didirikan.