Peraih Nobel Perdamaian 2026 Navi Pillay, Ungkap Genosida di Gaza

UPdates—Navanethem "Navi" Pillay, ahli hukum asal Afrika Selatan yang memimpin penyelidikan PBB yang menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian 2026 pada hari Jumat.

You may also like : Netanyahu Manipulasi Keterangan Soal Peringatan Sebelum Serangan Hamas

Komite Nobel Norwegia memberikan penghargaan kepada tokoh berusia 85 tahun ini atas upayanya dalam memajukan perdamaian dan hukum internasional, dengan penekanan khusus pada kiprahnya dalam meminta pertanggungjawaban negara dan para pemimpin politik.

You might be interested : Layang-Layang Anak-Anak Gaza Bikin Israel Ketakutan dan Ancam Pembunuhan Terarah, Hamas Anggap Ngawur

Karya Pillay terkait Gaza menjadi salah satu babak paling berdampak sekaligus kontroversial dalam perjalanan kariernya.

Dari tahun 2021 hingga November 2025, ia memimpin Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina—termasuk Yerusalem Timur—dan Israel. Dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, komisi ini menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh semua pihak dan mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum di masa mendatang.

Laporan besar pertamanya setelah peristiwa 7 Oktober 2023 menyimpulkan pada bulan Juni 2024 bahwa otoritas Israel bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama operasi militer di Gaza.

Laporan tersebut juga menyimpulkan bahwa Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya melakukan kejahatan perang dalam serangan mereka di Israel, termasuk pembunuhan warga sipil secara sengaja dan penyanderaan.

"Sangatlah penting agar semua pihak yang melakukan kejahatan dimintai pertanggungjawaban," ujar Pillay saat itu sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Anadolu, Jumat, 9 Oktober 2026.

Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum internasional adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri siklus kekerasan dan pembalasan yang terus berulang.

Penyelidikan komisi tersebut kemudian berfokus pada serangan Israel terhadap rumah sakit dan kehancuran sistem layanan kesehatan Gaza secara luas.

Pada bulan Oktober 2024, komisi tersebut menuduh pasukan Israel sengaja menyerang fasilitas dan tenaga medis, serta memperlakukan tahanan Palestina dengan buruk.

"Dengan menargetkan fasilitas kesehatan, Israel sebenarnya sedang menyerang hak atas kesehatan itu sendiri," ujar Pillay, seraya memperingatkan bahwa kehancuran tersebut akan berdampak jangka panjang bagi penduduk sipil Gaza.

"Anak-anak, khususnya, menanggung dampak terberat dari serangan-serangan ini; mereka menderita baik secara langsung maupun tidak langsung akibat runtuhnya sistem kesehatan," tambahnya.

Pada bulan September 2025, komisi tersebut mengeluarkan kesimpulan yang paling signifikan: bahwa otoritas dan pasukan keamanan Israel telah melakukan empat dari lima tindakan yang dikategorikan sebagai genosida berdasarkan Konvensi Genosida 1948.

Tindakan-tindakan tersebut meliputi pembunuhan anggota kelompok yang dilindungi, menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius, secara sengaja menciptakan kondisi yang dirancang untuk memusnahkan kelompok tersebut secara fisik, serta mengambil langkah-langkah yang bertujuan mencegah kelahiran.

Komisi tersebut juga menyimpulkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Presiden Isaac Herzog, dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant telah menghasut terjadinya genosida, dan bahwa otoritas Israel gagal menghukum mereka atas tindakan tersebut.

Pillay menyatakan bahwa bukti-bukti yang ada menunjukkan adanya niat untuk memusnahkan warga Palestina di Gaza dan menempatkan tanggung jawab pada otoritas Israel di tingkat tertinggi.

Ia juga melontarkan kritik terhadap pemerintah negara-negara yang terus memasok senjata atau memberikan dukungan politik kepada Israel.

"Ketika tanda-tanda dan bukti genosida yang jelas muncul, tidak adanya tindakan untuk menghentikannya sama saja dengan keterlibatan," ujarnya.

Komisi tersebut mendesak negara-negara untuk menghentikan pengiriman senjata dan peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan genosida, mencegah perusahaan serta individu di bawah yurisdiksi mereka untuk berkontribusi pada tindakan tersebut, dan mendukung proses penegakan akuntabilitas.

Israel menolak temuan tersebut, menuduh komisi itu bias, dan bersikeras bahwa kampanye militernya menargetkan Hamas, bukan penduduk Palestina.

Penetapan oleh komisi tersebut bukanlah putusan hukum yang mengikat dan tidak mewakili sikap PBB secara keseluruhan. Secara terpisah, Mahkamah Internasional (ICJ) sedang menangani kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel.

Pillay mengundurkan diri dari komisi tersebut pada bulan November 2025 dengan alasan usia, masalah kesehatan, dan komitmen lainnya.

Dari apartheid menuju keadilan internasional

Lahir di Durban pada tahun 1941 dalam keluarga Afrika Selatan keturunan India, Pillay mengawali karier hukumnya di masa apartheid, ketika diskriminasi ras dan gender membatasi peluang profesionalnya maupun hak-hak kliennya.

Pada tahun 1967, ia menjadi perempuan pertama yang membuka praktik hukum di provinsi Natal. Ia mendampingi para aktivis anti-apartheid dan anggota serikat pekerja, mengungkap dugaan penyiksaan, serta membantu memperjuangkan hak-hak tahanan politik yang ditahan di Pulau Robben.

Karyanya menarik perhatian aparat keamanan era apartheid, dan ia tidak diberikan paspor selama bertahun-tahun.

Setelah apartheid berakhir, Presiden Nelson Mandela menunjuk Pillay sebagai hakim sementara di Pengadilan Tinggi Afrika Selatan pada tahun 1995, menjadikannya perempuan non-kulit putih pertama yang menjabat posisi tersebut.

Pada tahun yang sama, ia bergabung dengan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda dan kemudian menjabat sebagai ketuanya.

Pillay menjadi anggota majelis hakim yang memutus perkara penting terkait Jean-Paul Akayesu, yang merupakan vonis pertama atas kejahatan genosida oleh pengadilan internasional.

Putusan tersebut juga menetapkan bahwa pemerkosaan dan kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai tindakan genosida jika dilakukan dengan niat untuk memusnahkan kelompok yang dilindungi; hal ini merupakan kontribusi abadi bagi hukum pidana internasional.

Selanjutnya, Pillay menjabat sebagai hakim di Mahkamah Pidana Internasional dari tahun 2003 hingga 2008 dan sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dari tahun 2008 hingga 2014. Saat ini, ia bertugas sebagai hakim ad hoc di Mahkamah Internasional dalam kasus genosida yang diajukan Gambia terhadap Myanmar.

Saat mengumumkan penghargaan tersebut, Komite Nobel menyatakan bahwa perjalanan karier Pillay menunjukkan bagaimana hukum internasional dapat memberikan pertanggungjawaban bagi para korban dan menawarkan alternatif selain kekerasan, di tengah situasi di mana pengadilan dan lembaga hukum menghadapi serangan politik yang kian meningkat.

Penghargaan Nobel Perdamaian, yang disertai hadiah uang sebesar 12 juta krona Swedia (1,2 juta dolar AS), akan diserahkan di Oslo pada tanggal 10 Desember.