KPK Ungkap Ada 2 Prajurit TNI Aktif Terlibat Kasus Dugaan Korupsi di BNPB

UPdates—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa dua prajurit TNI aktif terlibat dalam kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

You may also like : KPK Sita Land Cruiser Orang Kepercayaan Menteri Nusron Wahid, Dipakai Kumpulkan Uang Suap

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026 mengatakan, dua oknum TNI aktif itu ada di dalam konstruksi perkara.

You might be interested : KPK Tetapkan Bupati Klaten dan Kepala BPK Jawa Tengah Tersangka Kasus Suap

“Ini kan masih awal, ya. Tentu nanti juga bisa terus dilakukan pengembangan. Sejauh ini yang kami sampaikan ada dua oknum TNI aktif yang ada di dalam konstruksi perkara tersebut,” kata Budi sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Kompas.com.

Budi tidak bisa menyampaikan secara detail sosok dua prajurit tersebut karena sedang berproses di Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI).

“Ya, detail-nya nanti kita tunggu, ya, prosesnya di Puspom TNI,” ujarnya.

Ia mengatakan, KPK juga menunggu respons TNI atas surat yang telah dikirimkan ke Panglima TNI terkait perkara tersebut.

“Jadi kita sama-sama tunggu prosesnya dan KPK tentu juga nanti terbuka untuk melakukan dukungan-dukungan yang dibutuhkan pada proses lanjutan di Puspom TNI,” ungkapnya.

Sebelumnya, KPK mengirim surat ke Panglima TNI Agus Subiyanto terkait keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus dugaan DSP Kebencanaan di BNPB.

Lembaga anti-rasuah itu menguraikan keterlibatan oknum TNI dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB yang diduga terjadi suap dan benturan kepentingan.

“Dalam surat tersebut, kami uraikan bagaimana konstruksi perkaranya, termasuk dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pengadaan-pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, yang kemudian diduga adanya benturan kepentingan ataupun praktik penyuapan. Termasuk terkait dugaan aliran uangnya,” beber Budi dalam keterangannya, Rabu, 21 Oktober 2026.

Keyakinan KPK, Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) segera menindaklanjuti temuan KPK tersebut.

“Terlebih sejak awal KPK-TNI sudah berkoordinasi secara intensif,” ujarnya.