UPdates—Pemerintah mempertimbangkan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) segera dilantik. Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan informasi tersebut.
Yusril menjelaskan, ada 300 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK 300. Sementara yang tidak mengajukan permohonan lebih besar. Adapun untuk sidang PHPU kepala daerah 2025 tetap berjalan sesuai jadwal hingga tuntas.
"Pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa, ya bisa dipertimbangkan untuk bagaimana apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jumat, 10 Januari 2025 sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari RRI.co.id.
You might be interested : 
Sidang Sengketa Pilkada Dimulai Pekan Depan, Ini Imbauan Komisi II ke MK
Hari ini, Yusril bertemu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresiden membahas pelantikan kepala daerah hasil pilkada 2025. Pemerintah menilai putusan MK terkait pelantikan menimbulkan keragu-raguan.
"Karena ada dua putusan MK yang pertimbangan hukumnya itu agak menimbulkan keragu-raguan. Apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti, serentak, apabila sudah selesai sengketa ataukah bisa dilantik yang tidak sengketa lebih dulu," jelasnya.
Selain Mensesneg, Yusril juga akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Setelah itu, ia akan berkonsultasi dengan MK dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Saya sendiri juga akan konsultasi lagi dengan Mendagri, baik juga dengan Mahkamah Konstitusi dan membicarakan bagaimana kita bisa memecahkan masalah teknis ini supaya tidak ada masalah ke depan," ujanya.
Kalau merujuk Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang tata cara pelantikan kepala daerah, pelantikan hasil pilkada 2024 dilaksanakan Februari 2025.
Rinciannya pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dijadwalkan pada 7 Februari 2025.
Sementara pelantikan bupati dan wali kota digelar pada 10 Februari. Namun pelantikan kepala daerah berpotensi diundur pada Maret 2025.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan MK baru menyelesaikan sidang PHPU pada 13 Maret 2025. Sehingga tidak memungkinkan pelantikan sesuai jadwal.
