UPdates—Presiden Prabowo Subianto menaikkan anggaran pendidikan menjadi Rp757,8 triliun di 2026. Ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
You may also like : 
Dipermalukan Gus Miftah, Nasib Penjual Es Teh Berubah dalam Hitungan Jam, Dapat Uang Ratusan Juta, Hadiah Umrah, dan Beasiswa
"Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI," kata Prabowo dalam pidato Rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan di gedung parlemen, Jumat, 14 Agustus 2025.
You might be interested : 
Disdik Sulsel Terbitkan Edaran Hafalan Al-Qur’an Juz 30, Berikut Rinciannya
Prabowo mengaku berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk masyarakat.
Bagi Prabowo, pendidikan sebagai senjata paling ampuh untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang berdaya saing global.
"Kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing global," tegasnya.
Presiden mengingatkan, anggaran besar pendidikan harus tepat sasaran dan tepat guna. Proyeksi penggunaan anggaran itu harus untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berujung peningkatan kualitas SDM Indonesia.
"Kita harus waspada, anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja," ucapnya.
Kepala Negara juga menyatakan bahwa pemerintah tetap menyiapkan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa. Beasiswa ini masuk dalam Program Indonesia Pintar.
"Bagi siswa dengan Program Indonesia Pintar, untuk 21,1 juta siswa. KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah dan kampus dialokasikan sebesar, Rp150,1 triliun," ungkap Prabowo.
Ketua Gerindra itu menambahkan, pemerintah juga bakal berupaya untuk meningkatkan gaji guru, penguatan kompetensi serta penguatan guru dan dosen. Untuk kebutuhan itu, dialokasikan anggaran Rp178,7 triliun.
“Tunjangan profesi guru, untuk non-pns, dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai," ujarnya.
