UPdates—Komisi I DPR RI menyoroti fenomena penggunaan mata uang asing di wilayah perbatasan. Menurut mereka, WNI di wilayah-wilayah tertinggal di perbatasan bergantung pada negara tetangga.
You may also like : 
Kenaikan Pajak Bikin Cemas, Ini Ketakutan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal
Anggota Komisi I, Sarifah Ainun Jariyah, menyatakan bahwa di sejumlah daerah perbatasan, masyarakat lebih memilih berbelanja ke negara tetangga dan menggunakan mata uang asing.
You might be interested : 
Malaysia Kembali Cari Pesawat MH370 yang Hilang Misterius 2014 Silam
Politikus PDIP itu menegaskan, warga terpaksa melakukan itu karena keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok di wilayah sendiri.
“Biasanya di daerah perbatasan itu terlihat seperti 'rumput tetangga lebih hijau dari pada rumput sendiri', jadi masyarakat terkadang jauh lebih memilih menggunakan mata uang asing karena mungkin di sana mata uang itu jauh lebih bernilai,” kata Sarifah sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Kamis, 29 Mei 2025.
Ia mencontohkan situasi di perbatasan Indonesia-Malaysia, di mana tidak tersedia toko barang pokok yang memadai di wilayah Indonesia. Akibatnya, masyarakat lebih memilih bertransaksi ke wilayah Malaysia dan menggunakan ringgit.
Kondisi ini kata Sarifah Ainun Jariyah perlu menjadi perhatian serius agar kedaulatan ekonomi di wilayah perbatasan tetap terjaga.
Dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur lokal menurutnya sangat dibutuhkan agar masyarakat merasa diperhatikan dan bangga menjadi bagian dari Indonesia.
Sarifah juga menekankan pentingnya peran TNI. Hal ini ia ungkapkan saat Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Kodam XII Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu kemarin.
Menurutnya, TNI tidak hanya bertugas sebagai penjaga wilayah, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan di wilayah perbatasan.
Komisi I DPR RI sendiri berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan pembangunan dan pelayanan dasar di kawasan perbatasan melalui sinergi antarlembaga, demi memperkuat rasa nasionalisme dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
