Ben-Gvir Pamerkan Lokasi Tiang Gantung Warga Palestina di Medsos

UPdates—Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir kembali bikin heboh. Kali ini, menteri sayap kanan ekstremis itu merilis sebuah video yang memamerkan pembangunan lokasi tempat warga Palestina akan digantung.

You may also like : Ada Apa dengan Trump? Minta Ganti Nama Selat Hormuz Jadi “Selat Trump” untuk Akhiri Perang, Sebelumnya Ngaku Ditawari Jadi Pemimpin Tertinggi Iran

Tempat eksekusi itu diperuntukkan bagi warga Palestina yang divonis bersalah atas kejahatan "teror", tanpa menyertakan ekstremis Yahudi yang dituduh melakukan kejahatan serupa.

You might be interested : Tubuh Penuh Luka Memar dan Sayatan, Aktivis Armada Gaza Buka Baju di Bandara Turki

Menurut surat kabar Inggris The Guardian, Ben-Gvir—yang sebelumnya telah memicu sanksi dan kecaman internasional akibat berbagai tindakannya—mengatakan bahwa lokasi eksekusi baru tersebut akan dilengkapi dengan bilik khusus bagi keluarga korban untuk menyaksikan proses penggantungan.

Ben-Gvir mengunggah video kunjungan ke lokasi tersebut (yang lokasinya tidak diungkapkan) di media sosial.

Sementara foto-foto yang diterbitkan media Israel memperlihatkan buldoser dan pekerjaan konstruksi yang disebut-sebut berada di dekat sebuah penjara.

Menteri ekstremis itu terlihat menunjuk ke arah pekerjaan fondasi sambil membanggakan bahwa di tempat inilah "para teroris akan dieksekusi."

Surat kabar tersebut mencatat bahwa awal tahun ini, Ben-Gvir merayakan ulang tahunnya yang ke-50 dengan kue bertema jerat gantungan.

"Saya berjanji untuk memperburuk kondisi para teroris di penjara—dan kami telah memenuhinya," ujar Ben-Gvir dalam video tersebut sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Asharq Al-Awsat, Jumat, 21 Agustus 2026.

"Saya berjanji untuk mengesahkan undang-undang hukuman mati bagi teroris—dan kami telah melakukannya. Kini, fasilitas hukuman mati dan tiang gantungan pun mulai terbentuk," lanjutnya.

The Guardian menyatakan bahwa laporan mengenai pembangunan tiang gantungan—yang hanya akan digunakan untuk mengeksekusi warga Palestina yang divonis bersalah atas kejahatan "teror" di pengadilan militer, bukan ekstremis Yahudi—muncul setelah disahkannya undang-undang baru awal tahun ini.

Undang-undang tersebut mewajibkan pengadilan militer untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai satu-satunya hukuman yang tersedia, kecuali jika pengadilan menemukan keadaan khusus yang membenarkan penjatuhan hukuman seumur hidup.

Secara praktis, warga Israel keturunan Yahudi terlindungi dari hukuman mati berdasarkan ketentuan yang membatasi penerapan undang-undang tersebut hanya pada kasus pembunuhan yang dilakukan dengan niat untuk menyangkal keberadaan negara Israel.

Disebutkan pula bahwa Ben Gvir—yang sebelumnya pernah divonis bersalah atas hasutan rasisme, menghalangi tugas polisi, dan mendukung gerakan teroris terlarang "Kach"—telah menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel sejak tahun 2022, kecuali sempat jeda selama dua bulan pada tahun lalu.

Ben Gvir dianggap sebagai salah satu penggerak utama undang-undang hukuman mati baru Israel dan memiliki rekam jejak panjang berupa pernyataan ekstremis serta tindakan provokatif.

Undang-undang hukuman mati tersebut—salah satu dari dua undang-undang yang disahkan oleh parlemen Israel tahun ini—telah menuai kecaman internasional yang luas sejak disetujui di Knesset dengan perolehan suara mayoritas 62 lawan 48, karena adanya kritik yang menyebut aturan itu diskriminatif.

"Undang-undang ini juga melucuti perlindungan mendasar untuk mencegah perampasan nyawa secara sewenang-wenang dan melindungi hak atas peradilan yang adil, serta semakin memperkuat sistem apartheid Israel yang ditopang oleh berbagai undang-undang diskriminatif terhadap warga Palestina," kata Erika Guevara-Rosas, direktur senior di Amnesty International menanggapi pengesahan undang-undang tersebut.

Dalam beberapa bulan terakhir, Ben Gvir telah dijatuhi sanksi oleh Prancis dan Irlandia, melengkapi sanksi yang sebelumnya dijatuhkan oleh Inggris tahun lalu.

Ia juga menghadapi kecaman luas baru-baru ini karena menyerukan kebijakan pembunuhan sebagai hukuman di Gaza, dengan target 30 hingga 40 orang per malam.

"Menurut saya, kita seharusnya melakukan 30 hingga 40 pembunuhan terarah setiap malam... Ada orang-orang di sana yang tidak pantas hidup... Mereka bahkan bukan manusia," kata Ben Gvir.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot pada hari Rabu menyebut pernyataan Ben Gvir sebagai hal yang tidak dapat diterima dan tidak manusiawi.

Sementara Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan kecaman keras terhadap seruan tidak manusiawi Menteri Ben Gvir yang melanggar hukum internasional.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyebut pernyataan Ben Gvir sebagai sesuatu yang mengerikan, keterlaluan, merendahkan martabat manusia, dan berbahaya.

Video tersebut muncul di tengah meningkatnya kecaman internasional yang lebih luas terhadap tindakan Israel, termasuk penerbitan tender baru untuk blok permukiman E1 berskala besar di luar Yerusalem.

Langkah ini dikecam oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan merusak yang berisiko memisahkan Tepi Barat dari Yerusalem Timur.

Ia memanggil kuasa usaha Israel untuk menyampaikan protes.

"Inggris telah menyatakan sikapnya dengan jelas, baik secara pribadi maupun di depan umum, mengenai penolakan kami terhadap E1 dan dukungan kami bagi solusi dua negara sebagai satu-satunya cara untuk menjamin keamanan dan perdamaian jangka panjang bagi warga Palestina maupun Israel," ujar Miliband.

"Semua permukiman merusak prospek tersebut dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional," tegasnya.