UPdates—Kepala Daerah PDI Perjuangan mengikuti perintah Megawati Soekarnoputri untuk menunda perjalanan retret ke Akmil Magelang setelah penahanan sekjen partai mereka, Hasto Kristiyanto. Sejumlah kader sudah mengumumkan sikap mereka.
You may also like : 
Hasto Ditahan, PDIP Melawan, Ini Instruksi Megawati
Untuk diketahui, jumlah kader PDIP yang menjadi kepala daerah sebanyak 126 orang. Para kader terpilih itu sebelum pelantikan hadir langsung di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masiston Pasaribu kepada wartawan yang dikutip keidenesia.tv pada Jumat, 21 Februari 2025 mengatakan, dirinya menunda keberangkatannya ke Akademi Militer (Akmil) Magelang.
"Mohon ijin Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Sukarnoputri," tegas mantan anggota DPR RI tersebut.
Sejumlah kepala daerah terpilih usungan PDIP juga dilaporkan tidak langsung ke Magelang setelah tiba di Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan mereka saat ini berkumpul di Kantor DPD PDIP DIY untuk menunggu instruksi lanjutan dari DPP.
Para bupati dan wali kota itu belum memutuskan apakah akan berangkat ke tempat retret karena menunggu hasil pertemuan DPP PDIP.
Gubernur Bali Wayan Koster juga dilaporkan pihak Pemprov Bali belum menuju ke lokasi retret. Sedangkan ke-9 Bupati dan Wali Kota se-Bali sudah berada di Yogyakarta. Meski begitu, kepala daerah PDIP tersebut juga belum dipastikan berangkat ke Magelang.
Kader PDIP sendiri sangat berhati-hati mengomentari masalah ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, persoalan ini sebaiknya ditanyakan langsung ke DPP. "Nah itu tanya sama DPP," kata Rano kepada wartawan di Jakarta Selatan.
Rano sendiri bersama wakil kepala daerah lainnya memang baru dijadwalkan ikut retret pada hari terakhir.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) sekaligus kader Gerindra, Dedi Mulyadi memastikan seluruh Kepala Daerah Bupati-Wali Kota di Jabar akan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Termasuk dua kepala daerah asal PDIP yakni Bupati Pangandaran Citra Pitriani dan Bupati Cirebon Imron Rosyadi. Namun, kedua bupati itu belum mengkonfirmasi secara langsung.
"Itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas, kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah baik pusat sampai daerah," kata Dedi Mulyadi, kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar.
