UPdates—Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad merespons rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih yang menjadi sorotan publik. Dasco meminta pemerintah menunda terlebih dahulu rencana tersebut.
You may also like : 
Partai-partai di DPR Satu Suara Kecam Menteri Kehutanan yang Bagi-bagi "Kue Kekuasaan"
“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Februari 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website Fraksi Gerindra.
You might be interested : 
Tragedi Bulan Madu Perwira AL, Ditembak Mati di Depan Istri di Pahalgam
Politikus Gerindra itu berharap Presiden Prabowo Subianto akan membahas secara rinci rencana impor tersebut setelah menyelesaikan kunjungan kerjanya di luar negeri.
Menurutnya, keputusan strategis seperti ini perlu melalui pembahasan mendalam dan pertimbangan yang komprehensif.
“Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri,” ujar Dasco.
“Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” lanjut Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut.
Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mencurigai ada kepentingan tersembunyi dari rencana impor 105.000 unit mobil pikap secara utuh (completely built up/CBU) oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dari dua produsen India, Mahindra dan Tata Motors tersebut.
Firman Soebagyo, menilai kebijakan tersebut janggal dan berpotensi melemahkan arah industrialisasi nasional yang selama ini digaungkan pemerintah.
“Kalau kapasitas produksi dalam negeri mencukupi, mengapa harus impor dalam jumlah besar? Ini bukan sekadar soal pengadaan kendaraan, tapi menyangkut keberpihakan pada industri nasional,” tegas Firman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 23 Februari 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI.
Menurutnya, langkah impor dalam skala masif berpotensi bertabrakan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menekankan pentingnya hilirisasi, penguatan produksi dalam negeri, dan penciptaan lapangan kerja.
“Jangan sampai pidato soal kemandirian industri hanya menjadi slogan. Kalau praktiknya justru membuka keran impor, publik berhak mempertanyakan konsistensi pemerintah,” ujarnya.
Firman mengingatkan, industri otomotif bukan sekadar soal perakitan kendaraan. Di dalamnya terdapat rantai pasok panjang yang melibatkan industri baja, komponen, ban, kaca, hingga ribuan UMKM pendukung.
Impor kendaraan dalam bentuk utuh dinilai memutus mata rantai nilai tambah yang seharusnya dinikmati pekerja dan pelaku usaha dalam negeri.
“Setiap unit yang diproduksi di dalam negeri menciptakan multiplier effect, yaitu tenaga kerja terserap, pajak masuk, industri komponen bergerak. Kalau kita impor CBU, nilai tambah itu justru dinikmati negara lain,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi kecurigaan publik apabila kebijakan impor tersebut tidak disertai penjelasan terbuka dan rasional.
Menurut Firman, pemerintah wajib memaparkan dasar ekonomi dan teknis keputusan itu secara transparan.
“Kalau tidak dijelaskan secara gamblang, wajar publik bertanya: apakah ada lobi industri tertentu, kepentingan jangka pendek, atau pertimbangan lain yang tidak disampaikan? Pemerintah harus terbuka,” katanya.
Sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Firman menegaskan BUMN semestinya menjadi lokomotif penguatan industri nasional, bukan justru membuka ruang impor yang bisa menggerus ekosistem otomotif dalam negeri.
Ia mendorong agar kebutuhan kendaraan operasional untuk program Koperasi Desa Merah Putih dipenuhi melalui produksi nasional.
“BUMN harus berpihak pada industri dalam negeri. Kalau tidak ada alasan mendesak dan rasional, Presiden harus mengevaluasi bahkan membatalkan rencana impor ini,” tegasnya.
Firman memastikan DPR akan mencermati kebijakan tersebut secara ketat. Ia mengingatkan bahwa industri otomotif menyangkut jutaan tenaga kerja dan kepentingan ekonomi jangka panjang bangsa.
“Keputusan strategis tidak boleh didasarkan pada kepentingan sesaat. Negara harus hadir melindungi industri nasional dan tenaga kerja kita,” pungkas legislator asal Pati, Jawa Tengah itu.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota menyebut ratusan ribu pikap itu bakal digunakan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Joao menyampaikan keputusan untuk melakukan impor mobil pikap dari India lantaran produksi di Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan pengadaan tersebut.
“Alasan pertama, kita pertama karena produksi lokal selama ini kan 70 ribuan, sehingga kalau kita ambil semua di lokal nanti itu kan mengganggu industri logistik yang lain-lainnya. Sehingga untuk menjaga harmonisasi kita buka ruang untuk memberikan pilihan kepada masyarakat agar punya alternatif-alternatif, sehingga kita bisa mendapatkan kendaraan dengan harga yang fair,” ujar Joao di Jakarta, Jumat, 20 Februari 2026.
Angka paparan Joao berbeda jauh dengan yang disampaikan anggota DPR RI dari PKS, Mardani Ali Sera. Dalam unggahannya di X, Mardani yang mendukung permintaan Kadin untuk membatalkan impor itu menegaskan bahwa kalau pertimbangannya kemampuan produksi, industri otomotif Indonesia kata dia bahkan punya kapasitas produksi di atas 1 juta.
Menurutnya, dengan penjualan dua tahun cuma 800 ribuan, industri otomotif dalam negeri siap dan yakin mampu memenuhi permintaan Agrinas yang cuma 105 ribuan kendaraan untuk Koperasi Desa.
“Membeli dari India bukannya malah memberi pekerjaan bagi mereka padahal kita sedang menggencarkan perluasan lapangan pekerjaan. Khususnya sektor manufaktur, bukan hanya driver ojek online,” tegasnya sebagaimana dipantau Keidenesia.tv dari unggahannya di X.
