UPdates—Anggota DPR RI satu suara mengecam Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang memasukkan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam tim Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
You may also like : 
Demi Pilkada Jurdil, tidak Ada Bantuan Pangan Jelang Pencoblosan
Legislator lintas partai menganggap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI itu tidak profesional dan berharap Presiden Prabowo Subianto bisa memberi perhatian lebih pada persoalan ini.
“Lembaga pemerintahan (tapi dikelola) seperti menjadi alat politik atau menjadi instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan UU,” kata Politikus Partai Golkar, Firman Soebagyo dalam keterangan tertulis sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Selasa, 11 Maret 2025.
Anggota Komisi IV DPR RI itu mengatakan penempatan kader partai membuat para ASN yang memiliki kompetensi justru tersisih. Menurutnya, menempatkan kader partai yang masuk OMO FOLU Net Sink 2030 itu tidak punya latar belakang yang mendukung.
“Seharusnya para ASN memiliki kesempatan, namun jadi begitu mudah tergeser oleh gerombolan kader partai yang belum tentu profesional,” tegasnya.
Politisi PKS, Johan Rosihan juga mengeritik pedas. Menurutnya, Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 seharusnya tidak diisi oleh orang-orang yang terafiliasi politik dengan Menteri Kehutanan.
"FOLU Net Sink 2030 seharusnya dikelola oleh individu-individu yang profesional, yang tidak hanya didasari oleh afiliasi politik menteri bersangkutan," kata Anggota Komisi IV DPR RI itu.
Johan mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah menekankan agar mengedepankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis meritokrasi. Terutama dalam kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Maka dari itu, menurutnya, apabila semangat itu tidak dijaga, maka juga tak selaras dengan Astacita pemerintah. Padahal, Prabowo mengedepankan pemerintahan yang profesional.
"Jika proses seleksi dilakukan tanpa mekanisme yang terbuka dan hanya berbasis afiliasi politik saja, maka hal itu berpotensi tidak selaras dengan semangat pemerintahan yang profesional dan berpihak pada kepentingan nasional," ujarnya.
Anggota Fraksi PDI-Perjuangan Alex Indra Lukman sementara itu menyebut, komposisi tim FOLU Net Sink 2030 periode sebelumnya didominasi oleh pejabat struktural kementerian dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan.
Makanya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu menegaskan, keputusan Menhut Raja Juli itu berpotensi bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.
"Jika Menhut tidak transparan dalam penunjukan personel, publik tentu akan menilai keputusan ini sebagai bagi-bagi kue kekuasaan bagi kolega politiknya. Hal ini tentu berjarak dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata wakil rakyat dari Dapil Sumatera Barat ini.
Sebagai informasi, FOLU Net Sink 2030 merupakan aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan.
Sedikitnya ada 11 orang kader PSI yang dimasukkan Menhut menjadi tim OMO FOLU Net Sink yang dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Merujuk lampiran Kepmenhut 32/2025, Raja Juli menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim. Dia didampingi seorang wakil penanggung jawab. Sementara itu, ada 43 orang yang jadi bagian dari tim Operation Management Office Indonesia FOLU Net Sink 2030. Dari jumlah itu, 12 orang atau 25 persen merupakan kader PSI.
Berdasarkan lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, penanggung jawab mendapatkan honor Rp50 juta. Wakil penanggung jawab menerima Rp40 juta. Sementara, masing-masing dewan penasihat ahli (4 orang) akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp25 juta.
Selanjutnya, ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang, menerima honor Rp30 juta per bulan. Sedangkan anggota bidang menerima Rp20 juta. Untuk level staf kesekretariatan bidang, mendapatkan honor sebesar Rp8 juta per bulannya.
