Di PBB, Presiden Prancis Sebut Diplomasi Gaza ala Trump Tontonan Memalukan, Gedung Putih Tersinggung

UPdates—Presiden Prancis, Emmanuel Macron pada hari Selasa waktu Amerika menepis klaim Presiden AS Donald Trump yang menyatakan telah mewujudkan perdamaian di Gaza.

You may also like : Presiden Brasil: Trump tak Boleh Seenaknya Ngatur Negara Lain

Macron mengatakan tidak ada satu pun koridor kemanusiaan yang dibuka kembali di wilayah kantong tersebut meskipun perdamaian telah dideklarasikan.

You might be interested : Setelah Portugis, Prabowo Instruksikan Sekolah Harus Belajar Bahasa Prancis

Dalam pidato terakhirnya di PBB sebelum mengakhiri masa jabatannya tahun depan, Macron mengatakan dunia sedang menyaksikan sebuah tontonan yang seharusnya membuat semua orang merasa malu, seraya mengecam penggambaran Trump atas rencana perdamaian Gaza miliknya sebagai sebuah kemenangan diplomatik.

Ia berbicara di hadapan Majelis Umum PBB beberapa jam setelah Trump—dari podium yang sama—menyebut rencana perdamaian Gaza miliknya sebagai kemenangan diplomatik.

"Setahun yang lalu, di ruangan ini, sekitar belasan negara telah mengakui Palestina. Saya mendengar sinisme sebagian orang: 'Pengakuan hanyalah selembar kertas, lihatlah kenyataannya,'" ujar Macron sembari memukul podium dengan kepalan tangannya dalam pidato terakhirnya di PBB sebelum lengser pada bulan Mei mendatang sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Reuters, Rabu, 23 September 2026.

"Namun, kredibilitas apa yang kita miliki jika kita terus berdiam diri menghadapi situasi di Gaza? Ada pihak yang membanggakan perdamaian semu. Padahal, perdamaian itu tidak membuka kembali akses kemanusiaan barang sedetik pun. Apakah kita hanya akan berpangku tangan menyaksikan pemandangan yang seharusnya membuat kita semua merasa malu?" tegasnya.

Menanggapi kritik pedas Macron, juru bicara Gedung Putih Anna Kelly menyampaikan apa yang sudah dilakukan Trump.

"Presiden Trump mengakhiri perang antara Israel dan Hamas, membebaskan semua sandera yang masih hidup, memulangkan jenazah korban tewas kepada keluarga mereka, dan kini memimpin pelaksanaan Rencana Perdamaian 20 Poin untuk Gaza. Sementara pihak lain hanya bicara, Presiden ini menghadapi masalah rumit tersebut secara langsung. Tidak ada pihak yang berbuat lebih banyak demi perdamaian dan stabilitas di kawasan ini," tegasnya.

Macron menghadapi kritik dari sejumlah politisi dan aktivis di Prancis yang menilai ia tidak banyak bertindak sejak mengakui negara Palestina pada bulan September lalu.

Terlepas dari kritik tersebut, Paris telah mempertegas sikapnya terhadap kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat, dengan menerapkan sejumlah sanksi nasional dan memulai proses pelarangan produk dari permukiman Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

"Lihatlah apa yang terjadi di Tepi Barat, tempat pelanggaran terus terjadi setiap hari. Atas nama siapa? Hamas tidak pernah beroperasi di Tepi Barat," ujar Macron.

"Apa yang terjadi di sana, hari demi hari, justru menciptakan kemustahilan bagi terwujudnya sebuah gagasan yang seharusnya berlandaskan pada penghormatan terhadap hak sah rakyat Palestina untuk eksis," lanjutnya.

Hubungan Prancis dengan Israel memang sangat tegang selama setahun terakhir. Macron menyatakan bahwa mereka yang meyakini pelanggaran kedaulatan negara-negara tetangga Israel akan menjamin keamanan Israel adalah pihak yang keliru.

"Mereka justru melemahkan keamanan Israel, baik saat ini maupun di masa depan," ujarnya.

Menjelang tujuh bulan sebelum pemilihan presiden Prancis berikutnya, Macron tampil untuk terakhir kalinya di forum ini, setelah pertama kali naik ke podium pada tahun 2017.

Meskipun kerap menunjukkan kepekaan terhadap aspek-aspek diplomasi—seperti latar yang megah, simbolisme, dan hubungan personal—para analis menilai ia gagal menerjemahkan hal tersebut menjadi pencapaian strategis yang langgeng.

Namun, ia senantiasa menjadi pembela gigih sistem multilateral dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Macron memperingatkan akan bahaya kembalinya dunia pada "hukum rimba", seraya menyatakan bahwa berbagai negara dihadapkan pada pilihan antara dunia yang dikendalikan oleh kekuasaan dan paksaan, atau masyarakat internasional yang beradab.

"Tugas kita, lebih dari sebelumnya, adalah berdiri bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita tidak dapat menerima tatanan baru yang membiarkan impunitas, yang ingin dibangun oleh pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Ia mengakhiri pidatonya dengan seruan "Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa!"