UPdates—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menelaah setiap laporan atau informasi terkait dugaan penggelembungan anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
You may also like : 
Prabowo Bisa Anulir Calon Pimpinan KPK "Pilihan" Jokowi
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo pun menantang masyarakat memasukkan laporan resmi melalui saluran pengaduan yang tersedia.
You might be interested : 
Gegara 2 Orang Ini, KPK tidak Tahan Hasto Kristiyanto
“KPK akan mempelajari setiap laporan. Untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi,” kata Budi kepada wartawan sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari RRI.co.id, Sabtu, 18 Oktober 2025.
Pernyataan KPK muncul setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran dengan angka fantastis.
Mendapat tantangan, Mahfud MD lantas mempertanyakan sikap KPK yang menunggu laporan darinya terkait dugaan markup anggaran proyek raksasa itu.
Menurut Mahfud, KPK seharusnya bisa menindaklanjuti perkara tersebut tanpa perlu menunggu laporan dari dirinya.
"Kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan. Langsung diselidiki. Nggak perlu laporan-laporan. Tidak masuk akal," tegas Mahfud kepada wartawan di Jakarta sebagaimana dilansir, Sabtu, 18 Oktober 2025.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan, dirinya pertama kali mengetahui isu soal dugaan mark-up itu dari percakapan Analis Senior Kebijakan Publik Agus Pambagio dan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan di salah satu stasiun televisi swasta.
Makanya, Mahfud menyarankan KPK memanggil Anthony Budiawan untuk mendalami dugaan markup tersebut.
"Kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Anthony Budiawan karena dia yang bilang di situ, sebelum saya. Saya kan bilang ini Anthony Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu," tutur Mahfud.
Sebelumnya, Mahfud menyinggung soal selisih besar antara perhitungan biaya pembangunan versi Indonesia dan versi China. Menurut versi Indonesia sekitar US$52 juta per kilometer, sedangkan hitungan pihak China sekitar US$17–18 juta per kilometer atau ada selisih tiga kali lipat lebih banyak.
Mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang menilai proyek Whoosh memang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh lembaga antirasuah itu.
Ia menyebut indikasi ketidakwajaran dalam proyek tersebut sudah terlihat sejak tahap awal perencanaan.
Bagi Saut, salah satu hal yang memunculkan kecurigaan adalah pemilihan China sebagai mitra utama proyek. Padahal, Jepang sebelumnya menawarkan proposal dengan skema pendanaan dan risiko yang dinilai lebih baik bagi Indonesia.
“Jepang mengajukan nilai investasi lebih tinggi, yaitu 6,2 miliar dolar AS dengan bunga pinjaman hanya 0,1 persen. Sementara China menawarkan 5,5 miliar dolar AS dengan bunga dua persen dan skema bisnis-ke-bisnis tanpa jaminan pemerintah,” ujarnya pada RRI Pro 3, Sabtu, 18 Oktober 2025 sebagaimana dilansir dari RRI.co.id.
Ia menjelaskan, perbedaan skema pembiayaan itu menimbulkan tanda tanya dari kalangan aktivis antikorupsi sejak awal.
Makanya, Saut menilai penting bagi KPK untuk memeriksa ulang data dan keputusan dalam proses kerja sama proyek tersebut.
Saut juga menyoroti pernyataan Mahfud MD yang menyinggung dugaan mark up proyek Whoosh. Ia menyarankan agar KPK berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana proyek.
“PPATK punya data dari mana dana itu masuk. Siapa yang menerima, dan ke mana alirannya. Itu bisa jadi pintu masuk bagi KPK,” ujarnya.
