UPdates—Komisi III DPR RI mendukung rencana reformasi Polri. Bagi DPR, langkah itu akan membuat polisi Indonesia bisa menjadi lebih baik.
You may also like : 
DPR Usul SIM, STNK Berlaku Seumur Hidup, dan Perketat Registrasi SIM Card
Presiden RI, Prabowo Subianto sebelumnya menyetujui usulan pembentukan tim reformasi Polri. Hal tersebut disampaikan Prabowo kepada Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri dari sejumlah tokoh lintas agama saat pertemuan di Istana Kepresidenan tengah pekan ini.
You might be interested : 
Kaget Ingin Sadap Warga Tanpa UU Khusus, Komisi III Akan Panggil Kejaksaan
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengatakan, reformasi kepolisian sebenarnya sudah berjalan. Namun, akan lebih baik jika di dalam tubuh Polri dilakukan reformasi kultural.
"Reformasi kepolisian Indonesia sebenarnya terus bergerak. Reformasi struktural, reformasi instrumental, dan juga reformasi kultural. Tapi memang, yang masih menjadi pekerjaan rumah Polri adalah reformasi kultural," ujarnya sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Sabtu, 13 September 2025.
Reformasi kultural menurutnya bukanlah suatu hal yang mudah. Maka itu perlu dukungan dari Presiden untuk bisa melakukannya.
Isu reformasi Polri kembali mencuat usai kejadian kekerasan yang menimpa masyarakat saat melaksanakan demonstrasi di berbagai daerah belakangan ini.
Tindakan represif hingga anggapan Polri mengintervensi berbagai gerakan rakyat menjadi alasan munculnya desakan ini. Nasir pun berharap agar Presiden benar bisa mewujudkan reformasi di kepolisian.
"Reformasi kultural ini yang diharapkan bisa membentuk kepribadian polisi yang dia anti-suap, kemudian dia melayani masyarakat dengan sepenuh hati, punya jiwa pengabdian dan kemanusiaan sehingga kemudian polisi benar-benar untuk masyarakat," jelasnya.
Anggota Komisi III DPR RI lainnya, Rikwanto optimis dengan rencana Presiden melakukan reformasi Polri. Menurutnya, dengan reformasi ini, polisi Indonesia akan bisa menjadi lebih baik.
Hanya saja ia berpesan agar tim yang dibentuk untuk mereformasi Polri haruslah orang-orang yang tepat. Selain itu, Presiden juga lanjutnya perlu memaparkan secara terbuka apa saja hal yang perlu direformasi di tubuh Polri serta berkoordinasi dengan Komisi III.
"Kalau memang Presiden menghendaki demikian, ya agar dilaksanakan. Apa isinya nanti tentu ada koordinasi ya. Tim yang dibentuk itu siapa, terdiri dari apa saja, yang mau direformasi itu apa nanti dibahas kemudian," katanya.
