UPdates—Laporan media internasional terkait permintaan resmi dari negara Federasi Rusia kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan pangkalan militer di wilayah NKRI ditanggapi kalangan DPR RI.
You may also like : 
Suami Istri Dipaksa Duduk Bersama Mayat 4 Jam di Pesawat
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan, permintaan seperti itu mesti ditolak karena tidak sejalan dengan prinsip politik internasional Indonesia yang bebas aktif.
You might be interested : 
KKB Bunuh 6 Guru dan Nakes di Yahukimo, Komisi X Berikan 5 Catatan
“Pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangan resmi di Jakarta sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Rabu, 16 April 2025.
Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menegaskan, konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan secara tegas melarang keberadaan pangkalan militer asing di Tanah Air.
"Hal ini bukan hanya soal hukum, tetapi menyangkut prinsip kedaulatan nasional dan arah politik luar negeri kita,” tegas Mayjen TNI (Purn) ini.
TB Hasanuddin juga menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Bebas artinya bebas dari pengaruh blok manapun dan aktif berarti aktif menjaga perdamaian dunia.
Menurutnya, membuka peluang bagi kehadiran kekuatan militer asing justru bertentangan dengan semangat itu.
“Pendirian pangkalan militer asing hanya akan menyeret Indonesia dalam percaturan geopolitik yang kontraproduktif dengan perdamaian dunia. Selain itu, kepentingan nasional kita lebih utama ketimbang ikut campur dalam situasi yang berpotensi meningkatkan intensitas konflik antar kekuatan-kekuatan besar,” papar TB Hasanuddin.
Anggota Komisi Pertahanan DPR itu juga mengingatkan bahwa keberadaan pangkalan militer asing, khususnya di kawasan Asia Tenggara bisa memicu ketegangan antar-negara anggota ASEAN dan mengganggu stabilitas kawasan.
“Kita harus berhati-hati. Stabilitas kawasan lebih penting daripada kepentingan sempit negara tertentu. ASEAN dibangun atas dasar kerja sama dan kepercayaan, bukan persaingan kekuatan militer,” pungkasnya.
Menurut informasi media internasional seperti media pertahanan Amerika, Janes, Federasi Rusia meminta pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia.
Permintaan tersebut disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025 lalu.
Rusia dilaporkan bermaksud menempatkan pesawat-pesawat jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.
Isu ini juga turut menjadi pembahasan di media The Sydney Morning Herald dan ABC News. Kedua media itu melaporkan keberatan dan kekhawatiran Australia yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Indonesia.
