UPdates—Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap Indonesia yang berlaku efektif mulai 9 April 2025.
You may also like : 
Ramai Isu Gaji 13 dan THR PNS Ditiadakan, Kemenkeu: Belum Ada Info
Penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS dinilai akan berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan.
You might be interested : 
Trump Janji Rilis Berkas Rahasia Pembunuhan John F. Kennedy
Makanya, pemerintah disarankan segera mengambil langkah untuk melakukan negosiasi dengan AS.
"Negosiasi perlu dilakukan untuk meminimalkan dampak tarif bagi produk ekspor Indonesia ke AS. Kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial, dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS," kata Ekonom INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini dalam analisisnya sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari RRI.co.id, Jumat, 4 April 2025.
Menurut Eisha, pangsa pasar ekspor Indonesia ke negara tujuan AS secara rata-rata tahunan sebesar 10,3 persen. Jumlahnya merupakan yang terbesar kedua setelah ekspor Indonesia ke Tiongkok.
Ekspor komoditas yang akan menurun setelah penerapan tarif impor baru oleh AS antara lain ekspor tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, hingga perikanan.
Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif barunya yang dikenakan untuk semua negara. Indonesia termasuk negara yang terkena tarif impor cukup tinggi sebesar 32 persen.
"Dengan adanya penerapan tarif, maka akan terjadi trade diversion dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi. Biaya tinggi akan dirasakan pelaku ekspor untuk komoditas unggulan dan akan berdampak pada melambatnya produksi dan lapangan pekerjaan," ucap Eisha.
Selain negosiasi dengan AS, tambah Eisha, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral, multilateral dan CEPA. Inisiasi perjanjian kerjasama dengan negara non-tradisional juga perlu didorong untuk menjaga ekspor produk terdampak.
"Dengan cara itu, pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor. Pelaku usaha juga perlu diberikan Insentif keuangan, subsidi, dan keringanan pajak untuk mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan," kata Eisha.
Investasi di sektor teknologi dan inovasi, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja juga diperlukan. "Supaya daya saing produk Indonesia meningkat di pasar global," jelas Eisha.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto sementara itu menegaskan, pemerintah Indonesia akan menghitung dampak pengenaan tarif oleh Amerika Serikat yang baru saja diumumkan Trump.
"Pemerintah akan segera menghitung dampaknya pada sejumlah sektor. Kemudian mengambil langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan," kata Airlangga Hartarto.
Menurutnya, pengenaan tarif resiprokal AS akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Ekspor utama Indonesia ke AS adalah barang elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang dan produk perikanan laut.
Pemerintah juga menyatakan berkomitmen menjaga stabilitas imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Menyusul gejolak di pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal AS.
"Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Selain itu, memastikan likuiditas valas tetap terjaga untuk mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha dan menjaga stabilitas perekonomian," jelasnya.
Airlangga memastikan, Pemerintah telah melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS dalam mengantisipasi tarif resiprokal. Pemerintah akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan bahkan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk bernegosiasi langsung.
Indonesia juga akan menyiapkan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS. Terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.
Mantan Ketua Golkar itu lebih lanjut mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan sejumlah langkah pada Kabinet Merah Putih. Langkah tersebut berupa perbaikan struktural, penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat khususnya terkait dengan regulasi Non-Tariff Measures (NTMs).
"Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja. Indonesia juga telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku Ketua ASEAN, untuk mengambil langkah karena negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS," jelas Airlangga.
