UPdates—DPR RI, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia menggelar pertemuan khusus di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2026 pagi.
You may also like : 
Nilai Tukar Rupiah Sentuh Rp17.614 per Dolar, Level Terendah Sepanjang Sejarah
Pertemuan itu dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, perwakilan Kementerian Keuangan, serta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
You might be interested : 
Kemenkeu Buka Seleksi CPNS 2026 untuk Lulusan SMA di Seluruh Kota
"Pada hari ini sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga kebijakan moneter dan fiskal maupun pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi, kemudian melakukan koordinasi antara fiskal dan moneter agar bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," ujar Dasco sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari CNN Indonesia, Sabtu, 6 Juni 2026.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan koordinasi fiskal dan moneter akan terus diperkuat. Ia menyebut kebijakan kedua sektor perlu berjalan seirama sesuai kewenangan masing-masing.
"Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter saling erat, sama-sama menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi," kata Perry.
Menurutnya, ada dua langkah yang disepakati untuk memperkuat stabilitas rupiah. Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil agar aliran modal asing kembali masuk ke pasar keuangan domestik
Kenaikan suku bunga luar negeri kata dia telah memicu arus modal keluar dari sejumlah instrumen, seperti saham, surat berharga negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
"Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.
Langkah kedua, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Hal itu menurut Perry dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia.
Ia menyebut BI akan meningkatkan bunga yang dibayarkan kepada pemerintah. Langkah tersebut membuat operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas rupiah, sementara kebijakan fiskal juga ikut menopang.
"Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan," kata Perry.
Perry menambahkan penguatan koordinasi fiskal dan moneter dilakukan dengan melihat dinamika ekonomi yang berkembang. Ia juga menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik.
