UPdates - Rencana kerja sama antara PT Masmindo Dwi Area dan perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, untuk mengelola tambang emas berskala besar di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, mendapat sorotan dari Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Dirinya khawatir terkait dampak lingkungan serta ketimpangan sosial yang mungkin ditimbulkan oleh proyek tersebut.
You may also like : 46 Kepala Daerah dan Wakilnya di Sulsel Resmi Dilantik Presiden Prabowo Hari Ini, Berikut Daftarnya
Andi Sudirman mengatakan, dengan metode yang direncanakan adalah tambang terbuka (open pit), dikhawatirkan akan membentuk kubangan besar seperti yang terjadi di tambang Freeport di Timika, Papua.
You might be interested : 48 Wanita Pencari Emas Tewas di Mali, 10 Luka Parah
“Ini menyangkut masa depan lingkungan apalagi jika metode Open Pit dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi Sudirman Sulaiman dikutip Keidenesia dari laman resmi Pemprov Sulsel, Senin, 14 April 2025.
Menurutnya, rencana tambang tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan agar pengelolaan kekayaan alam dilakukan oleh pengusaha lokal, bukan perusahaan besar dari Jakarta, apalagi asing.
“Hal ini juga tidak sesuai arahan Bapak Presiden terkait kekayaan alam lokal wajib dikelola oleh pengusaha lokal bukan perusahaan Jakarta apalagi asing,” ungkapnya.
Andi Sudirman menegaskan, meski kewenangan perizinan tambang berada di pemerintah pusat, sebagai kepala daerah ia berkewajiban menyampaikan kegelisahan masyarakat terhadap potensi dampak jangka panjang dari aktivitas pertambangan tersebut. D
“Kita akan menyurati Bapak Presiden untuk meminta evaluasi ulang atas izin tambang di Luwu. Pertama terkait siapa yang mengelola dan bagaimana metode pengelolaannya.,” tegasnya.
“Kita semua tahu bagaimana kondisi di sekitar tambang Freeport. Kubangan besar, penebangan pohon, dan rakyat Papua belum juga sejahtera hingga hari ini. Perusahaan luar yang menikmati, masyarakat lokal yang menanggung dampaknya. Jangan sampai Luwu mengalami hal serupa,” tambahnya.
Dia juga menyoroti persoalan banjir yang kerap terjadi di Luwu, yang menurutnya diperparah oleh pembukaan lahan baik secara legal maupun ilegal. “Sekarang saja sudah jadi langganan banjir sampai hari ini. Pengelolaan dari luar akan menimbulkan ketimpangan serta kurang berpikir terkait keselamatan lokal apalagi kesejahteraan warga. Dua kali kena kita” ujarnya.
Andi Sudirman Sulaiman pun mengingatkan, pembangunan yang mengabaikan moral dan daya dukung lingkungan pada akhirnya akan membawa dampak buruk bagi masyarakat kecil.
Karena itu, kita harus bicara, kita harus minta Bapak Presiden mempertimbangkan ulang,” pungkasnya.